RADARBANDUNG.id, BANDUNG – Komisi X DPR mengharapkan Pemerintah RI menyusun grand design (desain besar) maupun peta jalan (road map) sistem pendidikan di Indonesia. Selama ini setiap pergantian pemerintahan, menteri dan kurikulumnya ikut berganti, sehingga belum terlihat orientasi pendidikan Indonesia.
Politisi dari PKS tersebut menyatakan, Indonesia sudah memiliki UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Sistem ini dianggap sudah mewakili secara menyeluruh. Yang diperlukan oleh Dewan adalah semacam grand design, ataupun blue print (cetak biru) Rencana Induk Pendidikan, yang menjelaskan arah pendidikan Indonesia ke arah mana.
Misalnya Indonesia menganut campuran (mixed) antara akademi vokasi dan profesi, juga entrepreneur misalnya. Ini dimixed berapa persen yang vokasi, berapa persen akademik, dan berapa persen entrepreneur. Misalnya bobot untuk akademi vokasi 70%, profesi 20%, dan entrepreneur 10%. Kita sepakati munculnya angka tersebut, menjadi alasan yang tepat sesuai dengan kondisi Indonesia.
“Bicara tentang vokasi, sudah ada gambaran sebagai benchmarking sejumlah negara industri seperti Jerman dan Jepang. Untuk itu konsep yang dipakai di sini, adalah gambaran pada masa Mendikbud Wardiman Djojonegoro, yang dikenal dengan konsep link and match antara dunia pendidikan dan dunia kerja,” kata Wakil Ketua Komisi X DPR-RI Dr. Abdul Fikri Faqih, melalui siaran pers yang diterima.
Perbedaan kerangka berpikir masa beberapa puluh tahun silam dengan perkembangan di masa kini adalah, karena pendidikan vokasi yang kita kenal sekarang, tidak seperti dulu lagi.
Begitu juga dengan Program Studi (Prodi) di SMK, kini tidak seluruhnya compatible dengan jenis pekerjaan yang tersedia. Di era disrupsi ini perlu juga perlu dirumuskan, seperti apa bentuk sistem vokasional yang mengikat antara SMK dengan kebutuhan dunia usaha.
“Jadi sistemnya akan mengikuti kebutuhan dunia industri dan dunia usaha,” terang dia.
Jika nantinya sudah ada peta jalan atau cetak biru maupun grand design yang berisi Rencana Induk, harus dapat mencakup dinamika yang terjadi. Karena itu kreasi penuh inovasi, perlu diberi ruang bagi terjadinya perubahan-perubahan dalam Rencana Induk, yang saat ini tengah disusun peta jalannya oleh Pemerintah.
Perlu ada pembagian wewenang yang lebih jelas, Pemerintah Kabupaten/Kota mengadakan pendidikan pada tingkatan SMP (Sekolah Menengah Pertama) sampai ke PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini). Sedangkan Pemerintah pusat berkonsentrasi mengadakan perguruan tinggi. Pemikiran ini dianggap cukup proporsional, kendati kami dari Dewan juga setuju, jika vokasi memperoleh porsi besar sampai 70%.
Dorong Inovasi di Bidang Pertanian
Menurut keterangan Direktur Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) M. Bakrun, sebenarnya ini merupakan perluasan juga dari sistem vokasional yang selama ini digarap bersama dengan dunia usaha.
Disadari oleh para pembina SMK, kondisi yang tidak mudah sedang dialami oleh hampir semua jenis industri yang terdampak oleh pandemi Covid-19, termasuk di dalamnya industri otomotif dan juga industri pariwisata dalam arti luas.
Namun kondisi saat ini banyak sektor industri yang mengalami PHK, selain banyak juga di antara mereka yang masih diterima bekerja di sektor industri, ketika industri tersebut mulai bertumbuh lagi di satu daerah tertentu.
“Harus diakui, pendidikan wirausaha juga tidak mudah bagi anak-anak. Kami selalu berusaha terus-menerus, salah satunya dengan mengadakan Sekolah Pencetak Wirausaha.”
Sedangkan untuk Program SMK membangun pedesaan, tidak harus spesifik ke bidang pertanian. Sebagai salah satu penyumbang tertinggi pertumbuhan ekonomi nasional, di mana pada kuartal II tahun ini dengan 16,24%, bidang pertanian ini tidak terdampak pandemi corona covid-19.
Menyadari yang diperlukan bagi mereka adalah pemanfaatan market place, sehingga para siswa SMK yang melakukan Praktek Kerja Lapangan (PKL) selama minimal 6 bulan bersama bimbingan para guru, diharapkan mampu memanfaatkan peluang tersebut. (rls)