Kalangan Pengusaha Minta Penetapan UMK Direvisi

oleh -
Mantan Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), Ade Sudrajat menyampaikan, kenaikan upah minimum yang berlaku di sejumlah daerah itu dianggap tidak layak.

RADARBANDUNG.id, BANDUNGKalangan pengusaha menilai kenaikan Upah Minimum Kota-Kabupaten (UMK) 2021 di sejumlah daerah di Jabar bisa memberatkan pemulihan ekonomi. Wacana untuk  mendesak gubernur agar merevisi surat keputusan (SK) penetapan upah tersebut mencuat.

Mantan Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), Ade Sudrajat menyampaikan, kenaikan upah minimum yang berlaku di sejumlah daerah itu dianggap tidak layak. Diketahui, dari 27 daerah di Jabar, 17 kota/kabupaten di antaranya mengalami kenaikan UMK.

“Kalau berdasarkan data BPS sekalipun maka kabupaten kota yang menunjukkan atau meminta kenaikan itu sebetulnya sudah tidak layak secara legal untuk meminta kenaikan,” ungkap Ade, dalam bincang media secara virtual, Rabu (25/11/2020).

Menurut Ade, tak ada alasan untuk menaikan upah jika menimbang pada kondisi ekonomi yang tengah merosot. “Saya yakin bahwa pertumbuhan eknomi itu tidak ada, tapi yang jelas inflasi pun minus, jadi, ya, memang tidak ada yang bisa dijadikan alasan untuk (upah) naik,” katanya.

Bahkan, lebih lanjut Ade mengartikan bahwa menaikan UMK tersebut dapat memicu hengkangnya para investor dari Jabar. Kenaikan upah di saat kondisi ekonomi yang melemah, kata Ade, akan melorotkan gairah investasi.

“Kalau memang pada porsinya ataupun Pergub ini dikeluarkan seperti itu (upah naik), sama dengan memberi sinyal, bahasa kasarnya, ‘enyahlah dunia padat karya dari Jawa Barat, kurang lebih seperti itu,” katanya.

“Menurut saya sangat absurd di dalam UMK ini, karena bagaimana pun juga lebih banyak dipandang politisnya, yaitu unsur tekanan dari kaum tenagakerja dibandingkan dengan iklim investasi yang perlu kita jaga sehingga investasi di Jawa Barat ini kondusif,” imbuh Ade.

Oleh karena itu, SK terkait penetapan UMK 2021 itu pun dirasa perlu ditinjau kembali. Dalam hal ini, guna menganulir keputusan tersebut, kalangan pengusaha bisa saja mengajukannya dengan menempug Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

“SK tersebut perlu ditinjau kembali. Untuk kepentingan seluruh masyarakat Jawa Barat, untuk pemulihan eknomi di Jawa Barat,” katanya.

Dalam kesempatan yang sama, terkait wacana untuk menggugat keputusan kenaikan UMK tersebut, Kadisnakertrans Jawa Barat, Taufik Garsadi menyampaikan, pengajuan kepada PTUN merupakan hak setiap warga negara.

“Upaya-upaya yang sudah dilakukan agar bisa adil namun dinamika ini tentunya terus muncul terutama di Jawa Barat yang luarbiasa ekonominya. Saya berharap ini bisa diselesaikan secara arif dan bijaksana,” katanya. Sebelumnya, Pemprov Jabar telah mengeluarkan keputusan gubernur terkait upah minimum kabupaten kota (UMK) 2021. Dari 27 daerah, 17 daerah mengalami kenaikan UMK. Namun, UMK di 10 daerah lainnya tidak naik. Keputusan gubernur tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Tahun 2021 di Jabar ini telah ditandatangani Gubernur Jabar Ridwan Kamil pada Sabtu, 21 November 2020 dan berlaku pada tanggal 1 Januari 2021.

Ketua umum Pimpinan Pusat FSP TSK SPSI Jabar, Roy Jinto Ferianto menyampaikan, pihaknya meminta Gubernur Jabar, Ridwan Kamil, untuk merevisi SK UMK 10 daerah yang tidak mengalami kenaikan. Adapun, besaran kenaikan yang diminta adalah sesuai dengan rekomendasi awal yakni 8 persen.

“Kita meminta Gubernur Jawa Barat untuk merevisi SK UMK Cianjur untuk dinaikkan sesuai rekomendasi awal 8 persen, dan juga sembilan kabupaten kota lainya,” pungkasnya.

(job1/muh)