RADARBANDUNG.id- SKEMA vaksinasi Covid-19 di Indonesia terus dimatangkan. Saat ini pemerintah mempertimbangkan menambah jumlah penerima vaksin gratis. Dari semula 107 juta orang menjadi 182 juta orang.
Siti Nadia Tarmizi, juru bicara Kemenkes untuk program vaksinasi, menjelaskan bahwa rencana tersebut belum final.
Belum ada kepastian jumlah orang yang masuk dalam vaksinasi program pemerintah dan berapa yang vaksinasi mandiri. ”Masih dalam pembahasan,” katanya, kemarin.
-
Kemenkes sudah susun buku juknis vaksinasi Covid-19
Nadia hanya menyatakan bahwa Kemenkes telah menyusun buku petunjuk teknis (juknis) vaksinasi Covid-19 di Indonesia.
Dalam juknis yang Jawa Pos (induk Radar Bandung) peroleh, menjelaskan perencanaan vaksinasi Covid-19. Menurut road map WHO Strategic Advisory Group of Experts on Immunization (SAGE), vaksin yang tersedia tidak akan cukup untuk seluruh orang. Maka, ada skala prioritas.
Prioritas imunisasi pada tahap awal adalah petugas kesehatan, orang dengan komorbid, dan pekerja yang tidak dapat melakukan jaga jarak secara efektif seperti petugas layanan publik.
-
Target vaksinasi
Menurut juknis dari Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Kemenkes itu, jumlah target vaksinasi 107.206.544 orang atau 67 persen dari total penduduk Indonesia yang berusia 18 hingga 59 tahun.
Dengan demikian, kebutuhan vaksin yang ada adalah 246.575.051 dosis. Itu termasuk wastage rate vaksin Covid-19 sebesar 15 persen.
Vaksinasi secara bertahap. Pertama pada 2020 dan tahap selanjutnya 2021. Pendataan dan verifikasi kelompok sasaran melalui Sistem Informasi Satu Data Vaksinasi Covid-19.
Menurut buku juknis, jumlah sasaran per kelompok penduduk akan melalui rekomendasi KPC-PEN. Hasil pendataan itu yang menjadi dasar perencanaan kebutuhan vaksin dan logistik vaksinasi.
Sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy menyatakan, akan ada pertambahan jumlah penerima vaksin.
-
Wacana skema 50:50
Dari semula hanya 107 juta orang usia 18 hingga 59 tahun, ada wacana menambah menjadi 182 juta orang.
Wacana skemanya pun tidak lagi 30 persen ikut program pemerintah atau gratis dan 70 persen mandiri. Muhadjir memaparkan, ada rencana 50:50. Artinya, separo mendapatkan vaksin gratis dan sisanya akan ikut program berbayar.
Muhadjir tidak memerinci pertimbangan penambahan jumlah cakupan vaksinasi itu. Yang jelas, pada vaksinasi awal, tidak seluruhnya perlu mendapat vaksin Covid-19. Angka yang dikejar untuk pemenuhan herd immunity.
Itu pun bisa jadi tidak menggunakan hitungan WHO mengingat persebaran kasus di Indonesia tidak merata.
”182 juta kan tidak semua. Itu sekitar 67 persen dari total penduduk Indonesia,” ujarnya melalui pesan singkat.
Baca Juga: 9 Persen Warga Jawa Barat Menolak Vaksinasi Covid-19
Soal detail skema pembagian 50:50 target vaksinasi, Muhadjir tidak banyak merespons. Ia hanya mengatakan, vaksin mandiri akan menteri BUMN tangani.
Mantan menteri pendidikan dan kebudayaan itu menekankan bahwa masih mempertajam seluruh skema. Termasuk soal distribusi vaksin, baik untuk yang menjadi tanggungan pemerintah maupun yang mandiri.
”Masih terus dipertajam dan terus update mengikuti perkembangan,” ungkapnya.
