News

Vaksin Gratis

Radar Bandung - 18/12/2020, 11:12 WIB
Ali Yusuf
Ali Yusuf
Tim Redaksi
Vaksin Gratis
Ilustrasi: Relawan saat mengikuti simulasi uji klinis vaksin COVID-19 di Fakultas Kedokteran Universitas Padjajaran, Kota Bandung, Kamis (6/8/2020). FOTO: TAOFIK ACHMAD HIDAYAT/RADAR BANDUNG

YANG gratis memang menyenangkan. Apalagi yang bilang gratis seorang presiden: Pak Jokowi.

Beliau menegaskan vaksin Covid-19 nanti gratis. Untuk seluruh rakyat Indonesia. Kita, kelihatannya, tidak mau kalah dengan Singapura.

Dulu, saya pikir, akan ada dua jalur vaksin: gratis dan berbayar. Yang gratis adalah untuk yang tidak mampu. Sedang yang mampu harus membeli sendiri.

Saya pun sempat membayangkan: yang gratis itu harus lewat BPJS kesehatan. Sekaligus membangun sistem agar BPJS kita mendapat momentum untuk memperkukuh diri.

Untuk itu BPJS harus bekerja sama dengan Biofarma Bandung –sebagai produsennya. Kita memimpikan BPJS harus semakin kuat. Sebagai andalan kita untuk menangani sistem kesehatan nasional yang kuat.

Sedang untuk yang berbayar saya membayangkan akan diserahkan ke Kimia Farma dan perusahaan farmasi swasta. Pemerintah tinggal mengatur impornya dan menetapkan harga jual tertingginya.

Saya mengikuti apa yang terjadi di Tiongkok. Di sana juga ada jalur berbayar. Harganya, dua kali suntik, 65 USD. Atau sekitar Rp 800.000.

Kalau di Indonesia disediakan jalur berbayar rasanya harga Rp 1 juta masih akan laris. Setidaknya, dari 300 juta rakyat kita, 50 juta orang mampu untuk membayar Rp 1 juta itu. Negara hemat Rp 50 triliun.

Tapi pikiran saya itu bubar. Presiden sudah menegaskan semuanya gratis.

Maka pertanyaan yang muncul setelah itu adalah: bagaimana cara menggilir yang gratis itu. Semua kita rela kalau tenaga medis dan pendukungnya mendapat giliran pertama.

Setelah itu akan muncul problem keadilan. Saya membayangkan pemerintah lagi sibuk mengatur pengelompokan masyarakat yang begitu banyak.

Memang persoalan terbesar bukan itu. Yang paling sulit adalah bagaimana Indonesia bisa dapat membeli vaksin itu dalam jumlah yang cukup.

Kapasitas pabrik vaksin tentu terbatas –dibanding kebutuhan. Apalagi yang sudah pasti mendapat izin baru Pfizer, Amerika. Yang memiliki dua pabrik: di Michigan dan Belgia.

Sedang Moderna, Sinovac, dan Sinopharm segera menyusul –hampir pasti.

Baca Juga: Vaksin Bandung

Yang made in Rusia kelihatannya hanya untuk di sana. Sedang yang buatan Australia –dari University of Queensland– sudah resmi tidak diizinkan.

Program vaksinnya sudah dibatalkan tiga minggu lalu. Yakni setelah diuji coba ternyata menimbulkan efek samping yang berbahaya. Yakni justru muncul seperti penyakit HIV.

Padahal saat ditemukan universitas itu sudah gegap gempita. Sebagai universitas yang terdepan dalam upaya penyelamatan umat manusia.


Terkait Nasional
Badan Bank Tanah Serahkan Pedoman Akuntansi ke BPK untuk Perkuat Tata Kelola
Nasional
Badan Bank Tanah Serahkan Pedoman Akuntansi ke BPK untuk Perkuat Tata Kelola

  RADARBANDUNG.id –  Dalam rangka memperkuat tata kelola keuangan negara yang transparan dan akuntabel, Badan Bank Tanah secara resmi menyerahkan Pedoman Akuntansi Badan Bank Tanah kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Penyerahan ini dilangsungkan pada Rabu (30/7/2025) di Aula MM Universitas Padjadjaran (Unpad), Bandung. Penyerahan dokumen tersebut menjadi bagian penting dalam upaya mendorong […]

Pakar Pendidikan Soroti Kasus Perundungan Siswa SMP di Blitar, jadi Bukti Gagalnya Pengawasan Sekolah
Nasional
Pakar Pendidikan Soroti Kasus Perundungan Siswa SMP di Blitar, jadi Bukti Gagalnya Pengawasan Sekolah

RADARBANDUNG.ID, BLITAR – Dalam beberapa terakhir ini, rakyat Indonesia dihebohkan dengan aksi perundungan di SMP Negeri 3 Doko, Kabupaten Blitar saat Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS). Video aksi perundungan di SMP Negeri 3 Doko, Kabupaten Blitar viral di media sosial. Pengalaman kelabu perundungan di SMP Negeri 3 Doko, Kabupaten Blitar ini dialami oleh WV, 12 […]

Mahfud MD Ingatkan Menteri dan Wamen yang Merangkap Jabatan Komisaris Bisa Penuhi Unsur Korupsi
Nasional
Mahfud MD Ingatkan Menteri dan Wamen yang Merangkap Jabatan Komisaris Bisa Penuhi Unsur Korupsi

RADARBANDUNG.id – Pakar hukum tata negara Mahfud MD mengingatkan bahaya rangkap jabatan menteri atau wakil menteri (wamen) dengan jabatan sebagai komisaris. Menurutnya, kondisi ini bisa melanggar putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan berisiko memenuhi unsur tindak pidana korupsi. Mahfud meminta agar pemerintah tidak mengabaikan putusan MK tentang larangan wamen menjabat komisaris karena jabatan di kabinet bersifat politik. Pasalnya, putusan MK bersifat […]

KPK Menduga Ridwan Kamil Samarkan Kepemilikan Kendaraan Royal Enfield dan Mercy Pakai Nama Karyawan
Nasional
KPK Menduga Ridwan Kamil Samarkan Kepemilikan Kendaraan Royal Enfield dan Mercy Pakai Nama Karyawan

RADARBANDUNG.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, menyamarkan kepemilikan sejumlah kendaraan dengan cara mengatasnamakan pegawainya. Hal ini diketahui setelah penyidik KPK menyita kendaraan yang diduga terkait tindak pidana korupsi pengadaan iklan pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (BJB). “Kalau tidak salah itu ajudannya atau pegawainya, gitu ya. […]

location_on Mendapatkan lokasi...
RadarBandung AI Radar Bandung Jelajahi fitur berita terbaru dengan AI
👋 Cobalah demo eksperimental yang menampilkan fitur AI terkini dari Radar Bandung.