RADARBANDUNG.id, BANDUNG – Fraksi PKS DPRD Jabar bersikap agar Gubernur Jabar melanjutkan bantuan sosial Covid-19 di tahun 2021. Di sisi lain, para kader yang berada di parlemen tingkat kabupaten kota diminta tetap kritis jika ada kebijakan yang dianggap tidak berpihak pada kepentingan masyarakat.
Ketua DPW PKS Jabar yang juga Ketua Fraksi PKS DPRD Jabar, Haru Suandharu mengatakan program bantuan untuk warga terdampak Covid-19 di tingkat pusat tetap berlanjut.
“Kenapa di Jabar tidak, harusnya berlanjut. Kami akan mengkritisi hal ini,” tegas Haru.
Perihal anggaran pembangunan di tahun 2021 pun, tak ada recofusing maksimal untuk penanganan Covid-19 di tahun 2021. Ini menjadi perhatian karena jumlah penduduk Jawa Barat masuk kategori tinggi di Indonesia.
“Kemarin usul kami di Fraksi PKS DPRD Jabar, terkait vaksin covid-19 didengar Pemerintah pusat. Seharusnya di Jabar pun, tentang penanganan Covid-19 ini didengar,” ucap dia.
“Saya melihat hanya gimick aja subtasninya, sehingga kami bersikap RPJMD 2018-2023 harus diubah, yang saat ini masih dibahas ditingkat Pansus sebelum nantinya mengesahkan anggaran murni 2021,” tegas Haru.
Di lain pihak, pandangan ini pun tidak terlepas dari refleksi akhir tahun 2020 yang dilakukan DPW PKS Jawa Barat dan Fraksi PKS DPRD Jawa Barat, dalam rangka menyikapi pembangunan di Jawa Barat selama satu tahun.
Kegiatan refleksi akhir tahun digelar secara online melalui webinar zoom meeting, bersama media yang ada di Jawa Barat. Dalam paparannya, Haru juga menyinggung keberhasilan Fraksi PKS DPRD Jabar mengenai sembilan Raperda yang berpihak kepada rakyat.
“Lima Raperda sudah selesai, ada tiga lagi saat ini termasuk salah satunya Raperda RPJMD karena terjadinya masa pandemi Covid-19 sejak Maret hingga Desember 2020 ini,” jelas dia.
Haru melihat RPJMD 2018-2023 harus ada perubahan, mengingat situasi pandemi Covid-19 masih panjang. Dalam APBD perubahan 2020 misalnya, Pemprov Jabar masih memprioritaskan pembangunan fisik seperti alun-alun beberapa kabupaten/kota serta Command Center.
Seharusnya apa yang menjadi fokus Pemprov Jabar, seperti refocusing anggaran untuk penanganan Covid-19 harus dimaksimalkan. Sikap kritis ini diharapkan dipelihara oleh anggota Fraksi PKS DPRD Jabar dan DPRD di Kabupaten dan Kota.
Bagaimanapun fungsi DPRD tidak boleh berkurang dalam pengawasan dan pengontrolan anggaran, apalagi disaat masa Pandemi in,” paparnya.
Pengamat Politik Universitas Parahyangan, Prof Asep Warlan Yusuf yang hadir dalam webinar Refleksi Akhir Tahun Fraksi PKS DPRD Jabar, menilai bahwa langkah politik PKS di Jabar cukup baik dan diterima masyarakat Jabar.
“Jadi PKS ada di masyarakatnya ini, bagian sifatnya melengkapi atau kerjasama yang baik. Ini penting dibangun, sebagai dasar perjuangan bersama rakyat. Hal ini perlu sebagai unit yang mengelola public input bagi kemajuan PKS,” paparnya. (rls)
