RADARBANDUNG.id, BANDUNG – Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil menargetkan vaksinasi Covid-19 tahap 1 bagi tenaga kesehatan (Nakes) selesai dalam waktu satu bulan.
Namun, target itu ia katakan bukan tanpa kendala. Salah satunya, akses data Nakes penerima vaksin yang terbatas.
“Itu target kita dalam satu bulan ini menyuntikan vaksin kepada 153 ribu (Nakes) 27 kabupaten kota,” kata Emil, sapaan Ridwan Kamil, Rabu (20/1).
“Distribusi sudah evaluasi, sementara lancar dari (distribusi vaksin dari) gudang Pemprov Jabar ke gudang kota kabupaten. Yang akan kita perbaiki adanya ketidakhadiran yang sudah diwajibkan datang tapi tidak hadir (mengikuti vaksinasi),” imbuhnya.
Ia mengakui, pemerintah daerah tak bisa mengontrol daftar Nakes penerima karena data berada pada pemerintah pusat. Karenanya, Emil mengaku segera berkoordinasi dengan pemerintah pusat sekaligus meminta data penerima vaksin.
“Kami meminta kepada pemerintah pusat untuk sharing data, sehingga kalau tidak datang kami bisa melacak, atau H-1 kami bisa ingatkan bahwa Anda punya kewajiban supaya jatah yang mahal ini bisa manfaatkan sebaik-baiknya,” imbuh Ridwan Kamil.
Baca Juga: Viral Video Nakes Purwakarta Tolak Disuntik Vaksin, Ini Reaksi Ridwan Kamil
Rencananya, setelah vaksinasi Nakes selesai, sasaran tahap II yakni sektor pelayanan publik, seperti TNI/Polri dan profesi rawan keterpaparan lainnya.
Selanjutnya, tahap III baru menyasar masyarakat umum sesuai syarat kriteria kesehatan, misalnya, rentang usia.
Namun, Emil tak menyampaikan detil, jumlah Nakes Jawa Barat yang ‘mangkir’ dalam vaksinasi. Namun, kasus tersebut ia dapati di Kota Bandung.
Baca Juga: Nakes di Bandung Rasakan Efek Vaksin Covid-19
Berdasarkan keterangan Sekretaris Daerah Kota Bandung, Ema Sumarna sementara ada 78 nakes yang tidak datang saat vaksinasi. 18 orang antaranya tanpa keterangan.
Selain itu, sebanyak 249 tidak disuntik vaksin alasan medis dari total 2.776 orang yang menjadi sasaran vaksinasi.
“(Yang tidak hadir) Tidak ada sanksi mungkin jadwalkan ulang. Nanti itu kita mengikuti kebijakan pemerintah pusat,” pungkasnya.
(muh)
