Warga Miskin 19 Daerah di Jabar Naik Selama Pandemi Corona

oleh -
Gubernur Jabar Ridwan Kamil
Gubernur Jabar Ridwan Kamil

RADARBANDUNG.iud, BANDUNG – Gubernur Jawa Barat (Jabar), Ridwan Kamil mengungkapkan terkait adanya kenaikan angka kemiskinan pada sejumlah kabupaten/kota sebagai dampak pandemi Covid-19 terhadap sektor perekonomian.

Ridwan Kamil mengungkap, peningkatan kemiskinan tersebut terjadi pada 19 daerah dari 27 kota kabupaten, dengan ukuran Indeks Kedalaman Kemiskinan.

Sementara daerah yang paling signifikan terkait kenaikan tingkat kemiskinan tersebut pada 5 wilayah kabupaten/kota meski tidak diiringi dengan data yang detail.

“Jumlah orang miskin makin meningkat paling tinggi lompatannya ada di Kabupaten Kuningan, Indramayu, Sumedang, Kab. Cianjur dan Kota Cirebon,” ungkap Ridwan Kamil di Gedung Sate, Senin (25/1/2021).

Selain itu, Ridwan Kamil mengungkapkan mayoritas tingkat kepatuhan warga Jabar pekan ini dalam penerapan protokol kesehatan berada pada angka 80 persen, berdasar monitoring aplikasi BNPB dan Kementerian Kesehatan.

Baca Juga: PPKM Jawa Bali Diperpanjang, PSBB di Kota Bandung Berlanjut Hingga 8 Februari

Secara spesifik, ia menyebut wilayah yang paling patuh memakai masker adalah Kota Bandung dengan 90 persen. Sedangkan yang paling tidak patuh memakai masker Kab. Pangandaran dengan angka 56 persen.

Kemudian, yang paling patuh menjaga jarak Kabupaten Bandung dengan 89 persen, yang tidak patuh kota adalah Kota Tasikmalaya dengan 63 persen.

Baca Juga: Kasus Covid-19 Masih Tinggi, Pemkab Bandung Barat Perpanjang PPKM

“Tingkat kepatuhan secara seluruh provinsi, alhamdulillah menurut kami ini sesuatu yang baik, perlu dijaga dan ditingkatkan,” tuturnya.

“Tingkat kepatuhan seluruh warga Jabar memakai masker ada 80 persen, begitu pula kepatuhan menjaga jarak 80 persen. Minggu lalu naik turun di angka 50 persen. Saya apresiasi petugas, termasuk yang melaporkan via aplikasi,” sambungnya.

“Saya ulangi lagi, mungkin tidak semua kepala daerah paham. BNPB dan Kemenkes punya aplikasi pelaporan. Dilakukan kalau TNI babinsa, polri babinkamtibmas dan Satpol PP. Mereka mendatangi ruang publik, menghitung titik sampel secara digital harus dilengkapi dengan foto. Metodenya itu. Diakumulasi setiap minggu keluarlah presentase,” pungkasnya.

(ysf)