RADARBANDUNG.id, SOREANG – Pemkab Bandung melalui Bapenda akan menggulirkan program untuk menekan terjadinya alih fungsi lahan, khususnya lahan pertanian.
“Jadi kalau ada masyarakat yang tidak menjual (lahan) itu harus kita apresiasi. Mungkin bisa gratis atau bisa dapat diskon (pajak), itu kita akan godok sesuai aturan yang berlaku,” ujar Kepala Bidang Pendapatan 2 (PBB) Bapenda, Kan Kan Taufik Bermawan.
Meskipun pajak bersifat memaksa, ia berharap pajak tak sampai memberatkan para pemilik lahan hingga mendorong mereka menjual lahan pertaniannya.
Karena itu, pemilik lahan pertanian yang bisa mempertahankan lahannya agar tidak menjadi perumahan perlu diberikan apresiasi.
Ia mengilustrasikan, jika penghasilan petani dalam setahun panen sebanyak satu ton. Jika dikalikan Rp5 ribu artinya menjadi Rp5 juta. Sementara biaya PBB yang harus dibayarkan sebesar Rp6 juta.
“Kan enggak boleh seperti itu. Kita harus bisa berikan keringanan. Jangan sampai karena pajaknya tinggi dan penghasilannya rendah akhirnya terpaksa menjual tanahnya,” ucapnya.
Ia mengatakan, ada kebijakan diskon PBB tahun lalu. Menurutnya, program itu bisa membuat Bapenda mencapai target hingga surplus 10 persen.
Sementara dari Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) surplus hingga Rp45 miliar atau sekitar 25-30 persen.
Jika tahun 2020 lalu ada program diskon pajak, maka 2021 rencananya tidak akan ada kenaikan nilai pajak.
Bupati Bandung, Dadang M Naser tak menampik kondisi pandemi Covid-19 menghambat kegiatan perekonomian, namun menurutnya, Bapenda tetap bisa menjadi OPD yang mendorong pendapatan daerah, hingga bisa mencapai Rp1 triliun.
“PPKM diperpanjang. Itu menjadi pelayanan khusus, bagaimana pajak ini bisa tetap berjalan saat PPKM,” ujarnya.
(fik)
