RADARBANDUNG.id, BANDUNG – Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil mengatakan dalam dua minggu kebijakan PPKM mikro yang pemerintah pusat terapkan, seluruh desa dan kelurahan sudah harus punya posko Covid-19.
Sebagaimana diketahui, Sabtu (6/2/2021) Mendagri mengeluarkan Instruksi No. 3/2021 tentang Pemberlakuan PPKM Berbasis Mikro dan Pembentukan Posko Penanganan COVID-19 Tingkat Desa/Kelurahan.
Jabar menjadi salah satu provinsi prioritas bersama Banten, DKI Jakarta, Jateng, Yogyakarta, Jatim, dan Bali mulai 9-22 Februari 2021.
“Alhamdulillah Jabar selama 2020 Jawa Barat sudah membangun (posko Covid-19) di 3.800-an desa dan kelurahan. Sehingga butuh sekitar 1500-an posko di desa yang belum,” ungkap Ridwan Kamil, Senin (8/2).
“Semua akan dilakukan dalam dua sampai tiga hari ini menggunakan dana desa yang sudah diinstruksikan sudah bisa digunakan untuk membangun posko,” sambungnya.
Ridwan Kamil menjelaskan, posko tersebut nantinya memiliki tugas khusus dengan SDM untuk melakukan pencegahan sampai tracing dan rekomendasi treatment.
Sementara desa yang memberlakukan PPKM mikro dengan menutup wilayah akan dilengkapi surat keputusan (SK) bupati dan wali kota.
“Jadi mana desa yang zona merah mana yang hijau kita tidak menggunakan data pusat karena masih bercampur dengan kasus lama, jadi kita akan gunakan data lokal, sehingga petanya baru bisa hadir besok,” terangnya.
Baca Juga:
- Kota Bogor Satu-satunya Wilayah Zona Merah Covid-19 di Jabar
- BPOM Bolehkan Lansia Disuntik Vaksin Covid-19, tapi Harus Berhati-hati
Di Jawa Barat sendiri penutupan wilayah skala mikro pernah berlaku di Kelurahan Hegarmanah saat ada kasus ribuan positif di Secapa AD. Artinya, semua teknis pelaksanaannya tidak akan berbeda jauh sekaligus berkaca pada kasus tersebut.
“Tentu bantuan sembako sedang kita siapkan prosedurnya, seperti halnya dulu kita melakukan penutupan di Kelurahan Hegarmanah saat Secapa zona merah,” katanya.
“Arahan presiden terkait peningkatan tracing sudah luar biasa, akhir tahun rasio tracing 1:3, awal Januari 1:4, minggu ini 1:5. Arahan pak presiden adalah tim tracing harus melibatkan TNI Polri. Ini sedang dirumuskan, kalau ini berhasil ada satu tim khusus dari TNI Polri yang kerjanya memantau melacak,” pungkasnya.
(ysf)
