RADARBANDUNG.id, BANDUNG – Penjabat Sekretaris Daerah (Pj. Sekda) Kabupaten Bandung Asep Sukmana menandatangani nota kesepakatan (MoU) Pengembangan Bus Rapid Transit (BRT).
MoU merupakan tonggak sejarah pengembangan sistem transportasi berbasis angkutan massal, khususnya di Kabupaten Bandung.
Penandatanganan bersama 4 kepala daerah lainnya wilayah Bandung Raya, yaitu Kota Bandung, Cimahi, Kabupaten Sumedang dan Bandung Barat.
“Tolok ukur kemajuan suatu daerah, wilayah atau negara, itu bisa dilihat dari bagaimana pelayanan public transportnya,” terang Kadishub Kabupaten Bandung Zeis Zultaqawa usai acara Penandatanganan Kesepakatan Bersama Pengembangan Angkutan Massal Berbasis Jalan/BRT Kawasan Cekungan Bandung di Hotel Marriot Kota Bandung, Selasa (2/3/2021).
Kabupaten Bandung sebagai bagian terbesar dari metro Bandung Raya, tuturnya, mempunyai peran sangat besar.
Hal itu dilihat dari jumlah penduduk yang cukup banyak dan juga pergerakan masyarakat yang cukup tinggi.
“Sesuai IKD (Indikator Kinerja Daerah) Kabupaten Bandung, yaitu peningkatan moda share, maka momentum hari ini sangat penting. Karena akan menjadi rangkaian perwujudan angkutan berbasis massal yaitu BRT,” tuturnya.
Program pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub ini, berawal dari inisiasi Kota Bandung dan Pemprov Jabar yang kemudian diangkat menjadi program nasional.
“Dari rute-rute BRT ini, di Kabupaten Bandung bisa lebih intensif. Kita perjuangkan sekitar 5 jalur untuk mendapat program BTS (By The Service). Artinya nanti layanan bus dengan head way 5 – 10 menit sekali ini, akan melayani pergerakan orang dari Kabupaten Bandung ke Kota Bandung secara gratis,” tambahnya.
Baca Juga:
- Asep Sukmana Dilantik sebagai Pj Sekda Kabupaten Bandung
- Pemkab Bandung Tunggu Putusan Resmi MK Terkait Sengketa Pilkada
Upaya ini dalam rangka mengurangi kemacetan dan polusi udara. Masyarakat diajak beralih dari kendaraan pribadi ke angkutan massal. Namun menurutnya, tentu harus ada angkutan umum yang memiliki daya saing tinggi.
“Dalam skemanya nanti ada sosialisasi, dan bagaimana solusi terhadap angkutan eksisting. Tentu ini butuh dukungan dari seluruh komponen masyarakat. Tapi intinya program ini untuk meningkatkan pelayanan dan berujung pada kesejahteraan masyarakat, dan ini program nasional yang kita harus dukung bersama,” pungkasnya.