RADARBANDUNG.id, SOREANG – Ketua Departemen Litbang Teknologi Pertanian Asosiasi petani dari Kelompok Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Kabupaten Bandung, Andri Ramadani secara tegas menolak kebijakan pemerintah yang akan melakukan impor beras.
Menurutnya, kebijakan peningkatan produktivitas padi lebih efektif ketimbang membeli beras dari negara lain.
“Kalau dengan impor ini ya dengan cepat langsung terpenuhi, tapi kan merugikan petani. Sampai kapan terus begini, kapan bisa swasembada padi lagi? Padahal presiden menyatakan kita harus cinta produk nasional,” ujar Andri via telepon, Kamis (11/3).
Tanpa impor, menurut Andri, kondisi petani sudah kurang bagus, apalagi dengan adanya kebijakan impor.
Menurutnya, masih ada alternatif yang bisa mengatasi kekurangan stok beras. Salah satunya peningkatan produksi padi yang saat ini mencapai 5 sampai 6 ton per hektare.
“Jadi sebenarnya ada teknologi yang bisa diedukasi ke petani agar bisa menghasilkan produksi padi 8 sampai 10 ton per hektare, itu akan membuat petani sejahtera dan stok nasional terpenuhi,” jelas Andri.
Meskipun jumlah lahan pertanian terus berkurang, namun, ia katakan, ada teknologi yang bisa meningkatkan produksi padi, yakni teknologi tepat guna. Dimana dari mulai bibit, proses pengairan, cara tanam hingga proses pemupukkan itu harus secara benar dan tepat sasaran.
“Contohnya penggunaan benih, itu benar-benar yang bersertifikat dan benar-benar unggul dan menggunakan bibit yang cocok dengan kondisi daerah. Kemudian tentang pengairannya, jadi kapan harus menggunakan air yang banyak, kapan airnya harus dikurangi,” tuturnya.
Baca Juga:
- Pria di Baleendah Hasilkan Miliaran dari Bisnis Ayam Impor, Dipersilahkan yang Mau Join
- Bulog Jamin Pasokan Pangan Aman, Stok Beras Mencapai 1,4 juta Ton
- Pemkab Bandung Cegah Lahan Pertanian Jadi Perumahan
