News

Pemerintah Harus Uji Kualitas Vaksin Hadapi Mutasi Covid-19 B117

Radar Bandung - 16/03/2021, 19:31 WIB
Oche Rahmat
Oche Rahmat
Tim Redaksi
Pemerintah Harus Uji Kualitas Vaksin Hadapi Mutasi Covid-19 B117
Ilustrasi. (foto : TAOFIK ACHMAD HIDAYAT/RADAR BANDUNG )

RADARBANDUNG.id, BANDUNG – Penyebaran Covid-19 di tanah air memasuki babak baru. Upaya memutus mata rantai penularan dengan vaksinasi dilakukan secara massif disertai dengan mutasi COVID-19 B117 yang disebut lebih ganas kini sudah masuk ke Indonesia melalui penularan terhadap WNI yang pulang ke tanah air beberapa waktu lalu.

Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi NasDem, Muhammad Farhan menilai, kedatangan B117 ke tanah air harus menjadi peringatan keras bagi Satgas Covid-19. Menurutnya, ketegasan penerapan protokol kesehatan dan daya ampuh vaksinasi perlu ditingkatkan.

“Memang ini mengkhawatirkan karena sebetulnya kita sudah menerapkan protokol masuknya warga yang ketat. Tetapi sudah bocor, masuknya warga dengan kasus B117 sangat mengherankan dan mengkhawatirkan. Kita harus perketat pengawasan perbatasan,” ujar Farhan dalam keterangan persnya yang diterima, Selasa (16/3/2021).

Farhan mengungkapkan, beragamnya vaksin yang datang ke Indonesia harus diuji daya tahannya menangani mutasi B117. Jangan sampai, lanjut Farhan, vaksin yang diterima warga tidak menjadi anti body terhadap variant mutasi Covid-19. Untuk diketahui, vaksin yang dibeli Indonesia untuk vaksinasi di antaranya vaksin Sinovac dengan rincian 3 juta dosis dalam bentuk jadi, 122 juta dosis dalam bentuk bulk, 100 juta dosis untuk opsional.

Kemudian vaksin Novavax dengan rincian 50 juta dosis vaksin dan 80 juta dosis untuk opsional. Lalu vaksin Covax/Gavi dengan 54 juta dosis vaksin dan 54 juta dosis untuk opsional. Kemudian vaksin AstraZeneca dengan 50 juta dosis vaksin dalam finalisasi dan 50 juta dosis vaksin untuk opsional. Dan vaksin Pfizer/BioNtech dengan 50 juta dosis vaksin dalam finalisasi dan 50 juta dosis untuk opsional.

“Efektifitas nya harus diuji betul, karena ini menyangkut kepercayaan masyarakat. Kalau kepercayaan masyarakat runtuh, maka program vaksinasi Nasional, bisa gagal total,” katanya.

Farhan menambahkan, kinerja vaksinasi di 2021 perlu dipertegas agar disalurkan secara adil merata dan transparan dalam ketersediaan vaksin bagi wilayah – wilayah terutama pedesaan.

“Evaluasinya, masih belum cukup distribusi yang merata. Kita perlu kejar dengan meningkatkan kecepatan pemerataan vaksinasi,” tegasnya.

Farhan menegaskan, program vaksinasi patut diawasi dan didorong dalam realisasinya karena didukung moral dan anggaran sangat besar.

“Anggaran Rp74 triliun adalah angka yang sangat besar. Demikian juga usaha diplomasi untuk mendatangkan vaksin dari berbagai negara, menunjukan bahwa kita sebagai bangsa punya prioritas utama program vaksinasi Nasional ini,” ujarnya.


Terkait Nasional
Badan Bank Tanah Serahkan Pedoman Akuntansi ke BPK untuk Perkuat Tata Kelola
Nasional
Badan Bank Tanah Serahkan Pedoman Akuntansi ke BPK untuk Perkuat Tata Kelola

  RADARBANDUNG.id –  Dalam rangka memperkuat tata kelola keuangan negara yang transparan dan akuntabel, Badan Bank Tanah secara resmi menyerahkan Pedoman Akuntansi Badan Bank Tanah kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Penyerahan ini dilangsungkan pada Rabu (30/7/2025) di Aula MM Universitas Padjadjaran (Unpad), Bandung. Penyerahan dokumen tersebut menjadi bagian penting dalam upaya mendorong […]

Pakar Pendidikan Soroti Kasus Perundungan Siswa SMP di Blitar, jadi Bukti Gagalnya Pengawasan Sekolah
Nasional
Pakar Pendidikan Soroti Kasus Perundungan Siswa SMP di Blitar, jadi Bukti Gagalnya Pengawasan Sekolah

RADARBANDUNG.ID, BLITAR – Dalam beberapa terakhir ini, rakyat Indonesia dihebohkan dengan aksi perundungan di SMP Negeri 3 Doko, Kabupaten Blitar saat Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS). Video aksi perundungan di SMP Negeri 3 Doko, Kabupaten Blitar viral di media sosial. Pengalaman kelabu perundungan di SMP Negeri 3 Doko, Kabupaten Blitar ini dialami oleh WV, 12 […]

Mahfud MD Ingatkan Menteri dan Wamen yang Merangkap Jabatan Komisaris Bisa Penuhi Unsur Korupsi
Nasional
Mahfud MD Ingatkan Menteri dan Wamen yang Merangkap Jabatan Komisaris Bisa Penuhi Unsur Korupsi

RADARBANDUNG.id – Pakar hukum tata negara Mahfud MD mengingatkan bahaya rangkap jabatan menteri atau wakil menteri (wamen) dengan jabatan sebagai komisaris. Menurutnya, kondisi ini bisa melanggar putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan berisiko memenuhi unsur tindak pidana korupsi. Mahfud meminta agar pemerintah tidak mengabaikan putusan MK tentang larangan wamen menjabat komisaris karena jabatan di kabinet bersifat politik. Pasalnya, putusan MK bersifat […]

KPK Menduga Ridwan Kamil Samarkan Kepemilikan Kendaraan Royal Enfield dan Mercy Pakai Nama Karyawan
Nasional
KPK Menduga Ridwan Kamil Samarkan Kepemilikan Kendaraan Royal Enfield dan Mercy Pakai Nama Karyawan

RADARBANDUNG.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, menyamarkan kepemilikan sejumlah kendaraan dengan cara mengatasnamakan pegawainya. Hal ini diketahui setelah penyidik KPK menyita kendaraan yang diduga terkait tindak pidana korupsi pengadaan iklan pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (BJB). “Kalau tidak salah itu ajudannya atau pegawainya, gitu ya. […]

location_on Mendapatkan lokasi...
RadarBandung AI Radar Bandung Jelajahi fitur berita terbaru dengan AI
👋 Cobalah demo eksperimental yang menampilkan fitur AI terkini dari Radar Bandung.