DPC Partai Demokrat Cimahi Antisipasi Buntut KLB Bodong

oleh -
KOORDINASI : Ketua DPC Partai Demokrat Kota Cimahi Agung Budi Santoso (kiri), bertemu Kapolres Cimahi, AKBP Indra Setiawan, (kanan) di Mapolres Cimahi, Jum'at (19/3). (foto : GATOT POEDJI UTOMO/RADAR BANDUNG)

RADARBANDUNG.id, CIMAHI – Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kota Cimahi, Agung Budi Santoso berkunjung ke Mapolres Cimahi. Selain silaturahmi, kedatangannya tersebut sebagai tindak lanjut perintah DPP Partai Demokrat setelah melakukan kunjungan kepada Kaplori beberapa hari lalu.

“Pada Sabtu minggu lalu, Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono bertemu dengan Kapolri menyampaikan berbagai hal terkait Partai Demokrat setelah kejadian KLB. Saat itu juga DPD dan DPC diseluruh Indonesia diperintahkan melakukan hal yang sama di daerah masing-masing,” kata Agung.

Agung yang juga Anggota DPR RI asal Fraksi Demokrat ini menambahkan, pihaknya tidak ingin dampak dari Kongres Luar Biasa (KLB) yang dilakukan sekumpulan orang tak bertanggungjawab menyebar luas hingga ke Kota Cimahi.

“Intinya kami ingin suasana di Cimahi tetap kondusif,” ujarnya.

Disisi lain terkait KLB di Sibolangit Sumatera Utara, beberapa waktu lalu, Agung menilai konflik itu dianggap seperti lelucon semata.

“Kudeta yang dilakukan kepada Ketum kami merupakan suatu hal yang lucu, karena biasanya yang melakukan kudeta itu dari dalam. Ini kok malah orang luar partai,” ungkapnya.

Dikatakan Agung, sebagai partai yang sah pihaknya mengantisipasi segala kemungkinan yang terjadi di Kota Cimahi, dengan menyampaikan data-data tentang siapa pengurus partai yang berhak dan sah yang sesuai dengan Kongres V tahun 2020, dengan Ketua Umumnya AHY.

“Kepengurusan DPP juga sudah didaftarkan ke Kemenkumham hanya satu ketumnya yaitu AHY, dengan lambang partai juga sudah didfaftarkan dan disahkan di Dirjen Hak Atas kekayaan Intelektual (HAKI) Kemmenkumham, dan berlaku hingga 2027, sehingga hanya kami yang berhak menggunakan lambang-lambang Partai Demokrat,” tuturnya.

Dia melanjutkan, pada 5 Maret 2020 telah ada KLB yang ilegal dan inkonstitusional, serta tak memenuhi syarat untuk menggelar KLB. Apa yang dilakukan DPC Partai Demokrat mendatangi Kaplores merupakan langkah antisipasi bilamana ada pihak yang mengatasnamakan kepengurusan, baik di tingkat DPD atau DPC, maka pihak kepolisian bisa segera menindaklanjutinya.

“Kami bersilaturahmi dengan pak kapolres agar jajarannya bisa memberikan perlindungan hukum dan menindak tegas kepada pihak yang tidak bertanggungjawab, atau ada pihak-pihak yang ingin merebut kantor DPC Partai Demokrat Kota Cimahi,” pungkasnya.

(gat)