RADARBANDUNG.id, BANDUNG – Pembangunan Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Regional Lulut Nambo berlanjut. Sebelumnya, proyek Pemprov Jawa Barat melalui Dinas Lingkungan Hidup ini sempat terhenti akibat konsursium PT Jabar Bersih Lestari (JBL) yang diamanahkan untuk mengembangkan TPPAS mengalami wanprestasi.
Pada pembangunannya, Dinas Lingkungan Hidup menggandeng perusahaan asal Jerman Euwelle Enviromental Technology GmBH untuk mengembangkan TPPAS Lulut Nambo di Kabupaten Bogor. Ditargetkan tempat pengolahan sampah menjadi energi ini bisa beroperasi pada akhir tahun 2021.
Dengan luas lahan 55 hektare, TPPAS Lulut Nambo bisa menampung kapasitas pengolahan sampah yang mencapai 1650 ton per hari hingga maksimum 1800 ton per hari. Kehadirannya akan dimanfaatkan untuk mengolah dan memproses sampah dari Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Depok, dan Kota Tangerang Selatan.
“Ini adalah arahan saya menghentikan investor yang terdahulu, ternyata wanprestasi, sehingga saya belajar dengan teliti. Kita jangan terbuai dengan hal-hal yang terkesan luar biasa, ternyata ujung-ujungnya eh enggak punya duit, eh teknologinya ngaco dan lain sebagainya, nah kita belajar dari situ,” kata Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil pada kegiatan Jabar Punya Informasi (JAPRI) ‘Kemitraan Operasional TPPAS Regional Lulut Nambo’ di Gedung Pakuan, Jalan Cicendo, Selasa (23/3).
Menurut Emil, sapaannya, pemilihan investor dari Jerman ini telah melalui proses lelang yang diikuti tiga peserta. Euwelle dipilih karena dinilai memiliki teknologi yang teruji, harganya pun masih bisa dijangkau, sehingga tipping fee ke kabupaten/kota tidak terlalu besar.
“Saya harapkan lancar, karena Jabar sudah diputuskan semua sampahnya harus menjadi energi. Makanya, setelah ini ada Legok Nangka untuk menampung sampah di Banding Raya, karena pengelolaan sampah harus regional, tidak bisa sendiri,” tuturnya.
Setelah pembangunan TPPAS Lulut Nambo dan Legok Nangka, Pemprov Jabar sedang siapkan TPPAS untuk regional lain, yakni Ciayumajakuning dan regional Bekasi, Karawang, serta Purwakarta.
“Kalau sudah terpenuhi semua regional, sehingga Jabar dikenal sebagai provinsi ramah lingkungan, tidak ada lagi sampah yang tidak terdaur ulang. Semua bisa dibereskan dan menjadi terukur,” ungkapnya.
Pembangunan TPPAS Lulut Nambo menelan biaya Rp 118 miliar dari APBN dan Rp 75 miliar dari APBD. Rencananya, sampah yang masuk ke TPPAS ini akan diolah menjadi bahan bakar turunan batu bara atau disebut juga Refuse Derived Fuel (RFD), biogas, dan produk energi dari sampah lainnya.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat Prima Mayaningtyas mengatakan, tipping fee yang dibebankan kepada daerah yang memanfaatkan Lulut Nambo sebesar Rp 125 ribu per ton. Ia menegaskan, tidak ada subsidi dari Pemprov Jabar terkait besaran tipping fee tersebut.
“Untuk tipping fee masih bisa dirundingkan, dan untuk operasionalnya ditargetkan bisa akhir tahun 2021, dan beroperasi penuh pada 2022,” imbuhnya.
(fid)
