Cita Citata Penuhi Panggilan KPK

oleh -
Cita Citata Penuhi Panggilan KPK
Pedangdut Cita Rahayu alias Cita Citata memenuhi panggilan penyidik KPK, Jumat (26/3). (Rodwan/JawaPos.com)

RADARBANDUNG.id – Penyanyi bernama Cita Rahayu alias Cita Citata hadir memenuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (26/3).

Cita Citata tiba di Gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 14.33 WIB.

Pelantun ‘Goyang Dumang’ itu mengenakan baju dan masker berwarna hitam itu langsung memasuki gedung KPK.

Plt juru bicara KPK Ali Fikri menyampaikan, Cita Rahayu diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi untuk melengkapi berkas penyidikan mantan pejabat pembuat komitmen (PPK) Kementerian Sosial (Kemensos) Matheus Joko Santoso (MJS).

“Iya Cita Rahayu alias Cita Citata diperiksa sebagai saksi untuk tersangka MJS,” ujar Ali dikonfirmasi.

Selesai menjalani pemeriksaan, Cita mengakui diundang pihak Kementerian Sosial (Kemensos) untuk menyanyi di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Karena diduga Cita Citata menerima uang senilai Rp 150 juta dari mantan pejabat pembuat komitmen (PPK) Kemensos, Matheus Joko Santoso. Diduga pembayaran kepada Cita Citata dari hasil fee pengadaan bansos.

“Saya belum bisa ngomong berapa. Karena semua dari manajemen, saya hanya bisa menjelaskan saya diundang secara profesional dan menyanyi secara profesional. Dan di sini saya jadi saksi saja. Jadi nggak ngomongin apa-apa,” kata Cita usai menjalani pemeriksaan.

Cita menegaskan tidak mengenal mantan Menteri Sosial (Mensos) Juliari P Batubara yang terseret dalam kasus dugaan suap pengadaan bansos Covid-19 wilayah Jabodetabek tahun anggaran 2020.

“Yang ngundang pihak EO. Jadi, saya nggak tahu siapapun, apa Juliari Batubara ini juga saya nggak kenal. Saya bertemu dengan Pak Adi yang mengundang saya di EO,” tegas Cita.

Nama Cita Citata sempat menjadi sorotan publik usai mencuat dalam sidang perkara dugaan suap bansos yang digelar di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Mantan pejabat pembuat komitmen (PPK) Kemensos, Matheus Joko Santoso (MJS) mengakui adanya pembayaran artis senilai Rp 150 juta kepada Cita Citata saat di Labuan Bajo.

KPK baru menetapkan lima orang sebagai tersangka dalam perkara ini. Sebagai tersangka penerima suap diantaranya Juliari Peter Batubara selaku Menteri Sosial (Mensos); Matheus Joko Santoso (MJS) dan Adi Wahyono (AW) selaku pejabat pembuat komitmen (PPK) di Kemensos.

Selain itu sebagai pemberi suap, KPK menetapkan Ardian Iskandar Maddanatja (AIM) dan Harry Sidabuke (HS) selaku pihak swasta.

KPK menduga, Juliari menerima fee sebesar Rp 17 miliar dari dua periode paket sembako program bantuan sosial (Bansos) penanganan Covid-19 untuk wilayah Jabodetabek. Penerimaan suap itu diterima dari pihak swasta dengan dimaksud untuk mendapatkan tender sembako di Kementerian Sosial RI.

Baca Juga: Cita Cita Terseret Kasus Korupsi Bansos, Dibully Habis-habisan

Juliari menerima fee tiap paket Bansos yang di sepakati oleh Matheus Joko Santoso selaku pejabat pembuat komitmen (PPK) sebesar Rp 10 ribu perpaket sembako dari nilai Rp 300 ribu perpaket Bansos.

Sebagai Penerima MJS dan AW disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 12 huruf (i) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Baca Juga: Juliari Klaim Tak Tahu Aliran Uang Suap Bansos Covid-19 ke Cita Citata

Sementara itu, JPB disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Pihak pemberi AIM dan HS disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (jpc)

Baca Juga: