Wali Kota Cimahi Nonaktif Ajay Priatna Segera Diadili

oleh -
Wali Kota Cimahi Nonaktif Ajay Priatna Segera Diadili
Wali Kota Cimahi Ajay Muhammad Priatna saat keluar gedung KPK. (Sabik Taufan/JawaPos.com)

RADARBANDUNG.id, JAKARTA – Wali Kota Cimahi nonaktif, Ajay Muhammad Priatna segera diadili dalam kasus dugaan suap terkait perizinan proyek RSU Kasih Bunda. Tim penyidik melaksanakan tahap dua yakni penyerahan tersangka dan barang bukti kepada jaksa penuntut umum (JPU).

“Kamis (25 Maret 2021) tim penyidik telah melaksanakan tahap dua penyerahan tersangka dan barang bukti tersangka AJM (Ajay Muhammad Priatna) kepada tim JPU dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan dan atau hadiah atau janji oleh penyelenggara negara terkait dengan perizinan di Kota Cimahi tahun anggaran 2018-2020,” kata Plt juru bicara KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Jumat (26/3).

Ali menyampaikan, pelimpahan berkas ini setelah sebelumnya telah dinyatakan lengkap atau P21 oleh tim JPU. Kewenangan penahanan Ajay selanjutnya diberikan kepada Jaksa selama 20 hari ke depan.

“Terhitung sejak 25 Maret 2021 sampai dengan 13 April 2021 yang tempat penitipan penahananannya masih di Rutan Polres Metro Jakarta Pusat,” ucap Ali.

Dalam proses penyidikan ini, KPK sedikitnya telah memeriksa 76 saksi. Antaranya aparatur sipil di Pemkot Cimahi dan dari unsur swasta, yakni para kontraktor yang mengerjakan proyek di Kota Cimahi.

“Dalam waktu 14 hari kerja, tim JPU akan segera menyusun surat dakwaan dan melimpahkan berkas perkaranya ke PN Tipikor. Persidangan diagendakan di PN Tipikor Bandung, Jawa Barat,” pungkas Ali.

Dalam perkara ini, KPK menetapkan Komisaris Rumah Sakit Kasih Bunda Cimahi, Hutama Yonathan dan Wali Kota Cimahi, Ajay Muhammad Priatna sebagai tersangka.

KPK menduga, Ajay menerima suap dalam perkara perizinan pembangunan Rumah Sakit Kasih Bunda. Sedangkan Yonathan diduga sebagai pemberi suap. Ajay diduga menerima suap sebesar Rp 1,6 miliar dari kesepakatan awal Rp 3,2 miliar.

Ajay disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 dan atau Pasal 12B UU No.31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20/2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sedangkan Yonathan dijerat Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 UU No.31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No.20/2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (jpc)

Ikuti juga update berita Radarbandung.id di Instagram akun @Radarbandung.id