RADARBANDUNG.id, BANDUNG – Bank Indonesia (BI) Jawa Barat berkoordinasi dengan Pemerintah Kota Sukabumi melaksanakan High Level Meeting (HLM)
di Pendopo Walikota Sukabumi, Senin (29/3). Dalam kegiatan tersebut membahas mengenai rekomendasi kebijakan terkait upaya pengembangan sektor-sektor pendukung pertumbuhan ekonomi serta pengendalian inflasi dan peningkatan digitalisasi ekonomi.
Sebagai kota yang termasuk ke dalam 10 wilayah yang memberikan pangsa tertinggi terhadap perekonomian dengan tingkat pertumbuhan yang selalu tumbuh di atas perekonomian Jawa Barat, Kota Sukabumi memiliki potensi untuk terus diperkuat agar dapat berkontribusi optimal terhadap pemulihan dan akselerasi perekonomian.
Dari sisi inflasi, Kota Sukabumi termasuk ke dalam tujuh wilayah penyumbang terbesar inflasi Jawa Barat. Meskipun Kota Sukabumi dikelilingi oleh daerah-daerah produsen (Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Bogor dan Kabupaten Banten). Namun volatilitas harga pangan strategis seperti cabai merah, bawang merah, daging ayam ras dan telur ayam ras di Kota Sukabumi relatif tinggi, sekaligus menjadi penyumbang inflasi.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Jawa Barat, Herawanto menyampaikan, dalam kerangka pemulihan ekonomi Kota Sukabumi dengan mengacu pada lima kunci utama pemulihan ekonomi Jawa Barat ada lima rekomendasi. Pertama meningkatkan potensi sektor manufaktur dengan memprioritaskan pengembangan dan upaya menaik-kelaskan industri kecil menengah (IKM/ UMKM).
Kedua, kata Herawanto, perlu dilakukan upaya meningkatkan kinerja sektor perdagangan sebagai penyumbang terbesar pertumbuhan ekonomi Kota Sukabumi, antara lain dengan mensinergikan sektor perdagangan (kuliner) untuk penguatan ekonomi kerakyatan dengan pengembangan sektor pariwisata berbasis kebudayaan, yaitu melalui pembangunan sentra khusus wisata kuliner dan oleh-oleh khas Sukabumi.
Lalu, ketiga, mengembangakan sektor pariwisata melalui mempersiapkan kelancaran arus transportasi/lalu lintas di kota Sukabumi agar mendatangkan banyak wisatawan atau investor, optimalisasi peluang pembangunan hotel berbintang sehingga dapat menarik wisatawan baik domestik maupun mancanegara.
Keempat, meningkatkan produktivitas sektor pertanian antara lain dengan menyusun kajian terkait lahan persawahan produktif dan non-produktif, dan menyusun regulasi terkait Rencana Tata Ruang Wilayah Kota (RTRWK) Sukabumi yang melarang konversi lahan produktif, lalu sosialisasi dan penumbuhan motivasi wirausaha agribisnis kepada petani bawang merah agar terwujud regenerasi petani yang handal dan produktif untuk pengembangan klaster bawang merah dan lainnya.
Selanjutnya rekomendasi ke lima yaitu mempersiapkan infrastruktur pengembangan ekonomi daerah, dengan melakukan monitoring progress pembangunan jalan tol dan membantu fasilitasi pembebasan lahan pada tol Bocimi Seksi 2 (Cigombong-Cibadak), Seksi 3 (Cibadak-Sukabumi Barat), dan Seksi 4 (Sukabumi Barat-Sukabumi Timur) dan melakukan alokasi anggaran secara tepat agar target proyek terpenuhi di tengah pemulihan dampak ekonomi akibat pandemi Covid-19.
Secara khusus, sebagai bentuk kepedulian Bank Indonesia Jawa Barat terhadap upaya pengendalian inflasi di Kota Sukabumi, kegiatan HLM dirangkaikan dengan pemberian bantuan berupa screenhousedan hibah 1 (satu) unit truk kepada Pemerintah Kota Sukabumi. Screenhouse seluas 300 meter persegi akan dibangun diKawasan Agroeduwisata Cikundul, Kota Sukabumi.
“Melalui bantuan penyediaan sarana screenhouse yang diberikan, diharapkan dapat membantu pengembangan dan penyediaan bibit bawang merah bermutu, untuk mendukung ketersediaan pasokan dan pengendalian harga bawang merah di Kota Sukabumi,” ucap Herawanto.
Untuk mempercepat pemulihan ekonomi dan pengendalian inflasi Kota Sukabumi, kata Herawanto, Bank Indonesia Jawa Barat juga menambahkan rekomendasi terkait percepatan implementasi digitalisasi dalam ekonomi secara holistic, yang menyentuh seluruh lapisan masyarakat dan berdampak pada peningkatan efisiensi, keamanan dan kemudahan bagi masyarakat dalam beraktivitas, berbisnis, sekolah maupun bekerja.
“Elektronifikasi transaksi pemerintah Kota Sukabumi saat ini sudah tergolong baik, khususnya untuk sisi pengeluaran melalui SP2D online dan juga telah sepenuhnya menerapkan payroll non tunai untuk BUMD. Sementara itu, dari sisi pendapatan yakni pajak dan retribusi daerah, saat ini baru mencapai 79 persen dengan potensi dapat terus ditingkatkan didukung oleh komitmen, kesiapan dan kebutuhan Pemerintah Kota Sukabumi,” paparnya.
Bank Indonesia Jawa Barat secara khusus juga menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kota Sukabumi yang telah mendukung implementasi digitalisasi pembayaran, khususnya dengan menggunakan QR Code Standar Pembayaran Nasional (QRIS). Berdasarkan data per 13 Maret 2021, jumlah merchant QRIS di Jawa Barat tercatat hampir menembus 1,4 juta merchant, atau sebesar 21,5 persen terhadap nasional.
“Khusus di wilayah Kota Sukabumi, merchant QRIS tercatat sejumlah 34,8 ribu, atau sekitar 2,5% dari jumlah total merchant di Jawa Barat,” imbuhnya.
Walikota Sukabumi, Achmad Fahmi menyampaikan apresiasi atas rekomendasi yang disampaikan Bank Indonesia Jawa Barat. Achmad Fahmi beserta jajarannya siap bersinergi dan berkolaborasi untuk terus mengupayakan percepatan pemulihan ekonomi, pengendalian inflasi dan percepatan digitalisasi ekosistem ekonomi dan keuangan.
“Jajaran Pemerintah Kota Sukabumi juga menyatakan siap mendukung pembentukan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) dalam rangka mendukung peningkaan efisiensi dan efektifitas layanan publik, transparansi dan tata kelola dalam sistem keuangan pemerintah daerah, yang pada gilirannya dapat mengoptimalkan pendapatan dan kesehatan fiskal daerah,” tandasnya.
