Ridwan Kamil Prihatin dengan Kasus yang Menjerat Aa Umbara

oleh -
Aa Umbara Ridwan Kamil
Gubernur Jabar Ridwan Kamil saat memantau penerapan protokol kesehatan pencegahan Covid-19 di objek wisata Lembang didampingi Bupati Bandung Barat, Aa Umbara, beberapa waktu lalu.

Sebelumnya, KPK resmi menetapkan Aa Umbara dan anaknya, Andri Wibawa sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan paket bansos Covid-19 pada Dinas Sosial Pemkab Bandung Barat tahun 2020.

Selain Aa Umbara dan anaknya, Andri Wibawa, KPK juga menetapkan pemilik PT. Jagat Dir Gantara, M. Totoh Gunawan sebagai tersangka.

“Setelah melakukan proses penyelidikan dan menemukan bukti permulaan yang cukup, KPK meningkatkan status perkara ini ke tahap penyidikan pada bulan Maret 2021 dengan menetapkan tersangka,” kata Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (1/4).

Alex menjelaskan, pada Maret 2020 saat adanya pandemi Covid-19, Pemda Bandung Barat menganggarkan sejumlah dana untuk penanggulangan pandemi Covid-19 dengan melakukan refocusing anggaran APBD 2020 pada Belanja Tidak Terduga (BTT).

Selanjutnya, April 2020 diduga ada pertemuan khusus antara Aa Umbara dengan Totoh Gunawan yang membahas keinginan dan kesanggupan, agar Totoh menjadi salah satu penyedia pengadaan paket bahan pangan (sembako) pada Dinas Sosial Kabupaten Bandung Barat dengan kesepakatan adanya pemberian komitmen fee sebesar 6 persen dari nilai proyek.

“Untuk merealisasikan keinginan Totoh, kemudian Aa Umbara memerintahkan Kadis Sosial Kabupaten Bandung Barat dan Kepala UKPBJ KBB untuk memilih dan menetapkan Totoh sebagai salah satu penyedia pengadaan paket sembako pada Dinas Sosial Kabupaten Bandung Barat,” ujar Alex.

Kemudian pada Mei 2020, Andri Wibawa meminta Aa Umbara yang tidak lain ayah kandungnya untuk turut dilibatkan menjadi salah satu penyedia pengadaan sembako dampak Covid-19 di KBB. Hal ini pun langsung disetujui Aa Umbara dengan kembali memerintahkan Kadis Sosial Kabupaten Bandung Barat dan PPK Dinsos KBB agar ditetapkan.

Alex menyebut, pada kurun waktu April-Agustus 2020, di wilayah Bandung Barat dilakukan pembagian bantuan sosial (bansos) bahan pangan dengan dua jenis paket yaitu bantuan sosial Jaring Pengaman Sosial (Bansos JPS) dan bantuan sosial terkait Pembatasan Sosial Berskala Besar (Bansos PSBB) sebanyak 10 kali pembagian dengan total realisasi anggaran senilai Rp 52,1 Miliar.

Hal ini menggunakan bendera CV Jayakusuma Cipta Mandiri dan CV Satria Jakatamilung. Andri mendapatkan paket pekerjaan dengan total senilai Rp 36 miliar untuk pengadaan paket bahan pangan bansos.

Baca Juga: Jadi Tersangka KPK, Aa Umbara Dikabarkan Dirawat di RS

Sedangkan Totoh Gunawan dengan menggunakan PT Jagat Dir Gantara dan CV Sentral Sayuran Garden City Lembang, mendapakan paket pekerjaan dengan total senilai Rp 15,8 miliar untuk pengadaan bahan pangan bansos JPS dan Bansos PSBB.

KPK menduga dari kegiatan pengadaan bansos tersebut, Aa Umbara diduga telah menerima uang sejumlah sekitar Rp 1 miliar. “M Totoh Gunawan diduga telah menerima keuntungan sejumlah sekitar Rp 2 Milliar dan Andri Wibawa juga diduga menerima keuntungan sejumlah sekitar Rp 2,7 miliar,” beber Alex.

Baca Juga: Dikabarkan Sakit, Begini Kondisi Terkini Aa Umbara di RS Advent

Dalam kasus ini, Aa Umbara disangkakan melanggar Pasal 12 huruf i dan atau Pasal 15 dan Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 56 KUHP.

Sedangkan Andri Wibawa dan M. Totoh Gunawan disangkakan melanggar Pasal 12 huruf i dan atau Pasal 15 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 jo pasal 56 KUHP.

(ysf/jpc)