Hati-hati! Sembarangan Bikin Petisi Online Bisa Kena Sanksi

oleh -
DITENGAH era digitalisasi, hampir semua hal bisa dilakukan online. Tak terkecuali petisi yang memang marak lewat platform online. Siapa pun bisa menjadi penggagas
Ilustrasi: Siapa pun bisa jadi penggagas petisi. Tahukah Anda, jika sembarang membuat petisi, sanksi pun bisa dijatuhkan sesuai dengan aturan platform yang digunakan. (Business Matters Magazine)

RADARBANDUNG.id – DITENGAH era digitalisasi, hampir semua hal bisa dilakukan online. Tak terkecuali petisi yang memang marak lewat platform online. Siapa pun bisa menjadi penggagas petisi untuk berkampanye atau mencari solusi atas masalah umum di masyarakat.

Tapi tahukah, jika sembarang membuat petisi, sanksi pun bisa dijatuhkan sesuai aturan platform. Seperti Direktur Komunikasi Change.org, Arief Aziz ungkapkan.

Setiap orang memang bisa berkampanye untuk memobilisasi pendukung dan bekerja dengan pengambil keputusan untuk mencari solusi di Change.org.

“Jadi siapapun bisa buat petisi, tinggal masuk ke situs Change.org saja, klik mulai petisi dan menjawab beberapa pertanyaan. Dan siapapun yang memulai petisi itu bisa langsung menayangkan petisi mereka,” ujar Direktur Komunikasi Change.org, Arief Aziz.

Namun, ada hal-hal yang bisa menyebabkan petisi diturunkan dari para penggagasnya. Seperti konten yang mengandung kekerasan, pornografi, ujaran kebencian, dan disinformasi, merupakan hal-hal yang dilarang dalam petisi.

Jika menemukan konten yang melanggar pedoman komunitas atau ketentuan layanan maka bisa dihapus. Tak hanya menurunkan, bahkan ada sanksi tegas. “Jika si penggagas petisi mengunggah konten yang merupakan pelanggaran serius atau berulang, kami bahkan dapat menangguhkan atau menutup akunnya,” ucapnya.

Terkait disinformasi, ia mengakui memang sulit mengkategorikannya. Sebab, kalau dilihat di panduan komunitas kasus disinformasi ini tidak bisa sembarangan untuk ditetapkan sebagai petisi disinformasi.

“Jadi kalau misalnya ada satu hal yang kita lihat di sini bahwa disinformasi petisi itu efeknya bisa berdampak buruk sekali, maka mungkin saja kita putuskan untuk kita turunkan. Tapi, dengan adanya kemudian permintaan dari yang berwewenang maka petisi itu menjadi lebih kuat untuk kita turunkan,” tukasnya.

Sebagai contoh, ia menyebutkan kasus petisi berjudul ‘Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM): Selamatkan Bayi Kita dari Racun Bisphenol A (BPA)’ akhirnya dihapus karena mengandung konten berisi disinformasi.

Dalam kasus ini, Arief mengaku diminta Kemenkominfo yang mengirimkan surat lewat sosial media, untuk menurunkan petisi itu karena dianggap disinformasi. Kemudian pihaknya langsung mengirim surat secara formal ke tim global di pusat supaya bisa diproses pencabutan petisinya.

“Kita juga memberitahukan penggagas petisi apa yang telah terjadi dengan alasan penurunan petisinya,” paparnya. (jpc)