Buruh Jabar Minta THR 2021 Tidak Dicicil Lagi, Kalau Tidak…

oleh -
Buruh dan berbagai aliansi menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Sate, Kota Bandung, Selasa (27/10). FOTO: TAOFIK ACHMAD HIDAYAT/RADAR BANDUNG
Ilustrasi: Buruh dan berbagai aliansi menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Sate, Kota Bandung, Selasa (27/10). FOTO: TAOFIK ACHMAD HIDAYAT/RADAR BANDUNG

RADARBANDUNG.id, BANDUNG – Kalangan buruh dikabarkan berencana menggelar demo besar-besaran untuk menolak Undang-undang No. 11/2020 tentang Cipta Kerja (UU Ciptaker) dan memastikan agar pembayaran THR 2021 tidak dicicil lagi atau ditunda.

Aksi unjuk rasa itu diwacanakan akan digelar Senin (12/4) awal pekan depan.

Aksi demonstrasi akan tersebar di Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta, Aceh, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Bengkulu, Lampung, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Gorontalo, Sulawesi Selatan, serta di sejumlah provinsi lainnya.

Pimpinan Umum FSP TSK SPSI, Roy Jinto menyampaikan, untuk buruh Jabar yang tergabung dalam serikat tersebut masih mempertimbangkan akan melakukan aksi pada 12 April atau bersamaan pada 1 Mei mendatang.

“Adanya pembatasan (di tengah pandemi) itu yang menjadi kerepotan kita,” katanya kepada Radar Bandung, Rabu (7/4).

Kendati demikian, Roy menegaskan hingga saat ini kalangan buruh tetap menolak UU Ciptaker dan mendesak agar THR 2021 dibayarkan secara normal, tidak dicicil atau ditunda. Alasan pandemi, kata Roy, sudah tak bisa diterima.

“Itu yang masih disuarakan kaum buruh. Kita minta THR 2021 tak ada penundaan karena tahun kemarin sudah ditunda. Jangan berlindung di alasan pandemi karena Industri manufaktur sudah normal kan. Dan tidak ada PSBB yang dilakukan,” tegasnya.

Selain itu, Roy juga menyoroti soal keterlibatan buruh dalam perumusan kebijakan perburuhan. Pemerintah, menurutnya, tak cukup serius untuk melibatkan buruh atau mengajak berunding soal kebijakan yang diambil.

Baca Juga: Menko Airlangga Minta Pengusaha Tidak Cicil THR Karyawan Tahun Ini

Padahal, suara buruh menurutnya harus didengar sebab setiap kebijakan pemerintah akan sangat berpengaruh terhadap kaum buruh.

“Kebiasaan pemerintah selama ini hanya mengundang buruh kemudian menyampaikan sosialisasi tentang keinginan pemerintah yang seringkali itu hanya formalitas saja,” katanya.

Karenanya, meski pihaknya belum memutuskan akan turut serta dalam aksi atau tidak, namun Roy memastikan, sikap buruh pekerja tetap sama, menolak UU Ciptaker dan mendesak agar THR 2021 tidak dicicil.

(muh)