RADARBANDUNG.id – Presiden Joko Widodo (Jokowi) dikabarkan akan melakukan perombakan atau reshuffle kabinet ini karena adanya pengabungan Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek) dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan penambahan Kementerian Investasi. Hanya saja, rencana itu diduga tanpa adanya komunikasi dengan Wakil Presiden Ma’ruf Amin.
Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani mengatakan pergantian menteri adalah hak dari Presiden Jokowi. Namun, kata Arsul, apakah pergeseran menteri akan terjadi di pos-pos kementerian lama, hanya Jokowi yang tahu. Bahkan menurutnya Ma’ruf Amin sebagai Wakil Presiden juga belum mengetahui.
“Hemat saya ini sesuatu yang saya kira di luar presiden sendiri, itu enggak ada yang tahu ya. Saya kira Pak Wapres pun mungkin belum diberitahu orang-orangnya saya yakinkan seperti itu,” kata Arsul kepada wartawan, Kamis (15/4).
Anggota Komisi III DPR ini menambahkan alangkah baiknya isu tentang reshuffle dalam kabinet Presiden Jokowi-Ma’ruf Amin tak perlu dijadikan sebuah spekulasi. “Maka hemat saya ya sudahlah, soal reshuffle ini jangan kemudian dijadikan spekulasi ya termasuk,” katanya.
Karena itu Arsul berharap orang yang berada di lingkaran Istana tak usah seolah-olah mengetahui peristiwa reshuffle ini. Sebab hanya Presiden Jokowi yang mengetahui reshuffle ini.
“Katakanlah yang ada di lingkaran istana juga nggak usah seolah-olah peristiwa reshuffle itu adalah sesuatu yang pas untuk didramatisasi saya rasa enggak usah lah,” ungkapnya.
Diketahui, isu kocok ulang kabinet atau reshuffle mencuat kembali seiring usulan Presiden Jokowi untuk meleburkan Kemenristek menjadi satu di bawah Kemendikbud, kemudian pembentukan Kementerian Investasi yang telah disetujui DPR.
Kemudian, Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin juga membenarkan kepala negara bakal melantik dua menteri baru. Namun, terkait siapa saja menteri yang akan dilantik, Ngabalin pun menyebut ada Menteri Dikbud/Ristek dan Menteri Investasi/Kepala BPKM.
Sebab, kata dia, Presiden Jokowi yang memiliki hak prerogatif menunjuk menteri. Dia pun meminta publik menunggu keputusan mantan Gubernur DKI Jakarta itu tentang reshuffle.
