RADARBANDUNG.id- Lembaga Survei Indonesia (LSI) menyatakan, mayoritas pegawai negeri sipil (PNS) atau sebanyak 54,1 persen tidak setuju jika pemerintah memprioritaskan Islam. Namun, cukup banyak yang netral atau cenderung setuju.
Hal ini diketahui setelah LSI melakukan survei dengan pertanyaan ‘Apakah ibu/bapak sangat setuju, setuju, tidak setuju atau sangat tidak setuju dengan pernyataan bahwa Pemerintah seharusnya mengutamakan dalam kehidupan berbangsa, beragama dan bernegara karena Islam merupakan agama mayoritas penduduk Indonesia?’.
“54,1 persen PNS tidak setuju jika pemerintah memprioritaskan Islam, 25 persen netral dan 20,7 persen sangat setuju,” kata Direktur Eksekutif LSI, Djayadi Hanan dalam konferensi pers secara daring, Minggu (18/4).
Sementara itu, berdasarkan hasil survei tentang pengaruh pemimpin Islam dalam kehidupan politik, mayoritas netral atau cenderung setuju. Karena 69,3 persen menyatakan tidak keberatan, jika nonmuslim menjadi gubernur. “Sementara itu, 21,9 persen PNS keberatan dengan gubernur nonmuslim,” ujar Djayadi.
Selain itu, mayoritas PNS sangat setuju bahwa demokrasi meski tidak sempurna adalah bentuk pemerintahan terbaik untuk Indonesia sekitar 82,6 persen. “Namun, mayoritas 52,9 persen sangat setuju memilih pembangunan ekonomi, jika harus memilih antara demokrasi dan ekonomi,” pungkas Djayadi.
Survei ini dilakukan pada 3 Januari–31 Maret 2021. Jumlah populasi PNS pada Kementerian/Lembaga negara di tingkat pusat dan daerah yang terpilih dalam survei ini sebanyak 915.504 orang atau sekitar 22 persen dari total jumlah PNS di Indonesia.
Responden diwawancarai secara tatap muka, baik daring maupun luring oleh pewawancara yang dilatih. Hasil survei ini diharapkan dapat memberi masukan pada pengambil kebijakan tentang pemberantasan korupsi dan upaya Reformasi Birokrasi, serta demokrasi, khususnya di kalangan PNS. (*)
