RADARBANDUNG.id, BANDUNG – PT PLN (Persero) dan Kementerian ATR/ BPN menggelar Focus Group Discussion (FGD). Kegiatan tersebut dalam rangka percepatan sertifikasi asset di Hotel Intercontinental, Kota Bandung, Jumat (23/04/2021).
Dalam sambutannya, Senior Executive Vice Presiden Manajemen Aset PT PLN, Paranai Suhasfan mengatakan, PLN sebagai BUMN terbesar di Indonesia memiliki aset tanah sebanyak 106 ribu persil yang tersebar di seluruh pelosok negeri. Persil-persil tersebut merupakan tempat berdirinya infrastruktur ketenagalistrikan yang digunakan untuk melayani kepentingan umum.
“Oleh karena itu, menjaga status hukum aset dengan melakukan sertifikasi merupakan hal yang urgent,” ucap Paranai.
Ia menyebut, hingga 2020 total asset tanah PLN yang telah bersertifikat sebanyak 48 ribu persil. Sedangkan 57 ribu persil lainnya belum memiliki sertifikat.
“Pada 2021, kami menargetkan sebanyak 27 ribu persil untuk disertifikasi,” jelasnya.
Lebih lanjut, Paranai menjelaskan selama 2020 proses pegurusan sertifikasi masih terdapat beberapa permasalahan yang ditemui di lapangan, baik kendala administrasi, teknis maupun hukum. Agar target percepatan sertifikasi tahun 2021 berjalan dengan lancar, ia berharap dengan diselenggarakannya FGD ini dapat diperoleh solusi sebagai jalan kaluar dari permasalahan yang dihadapi.
“Kami berharap dapat diperoleh persamaan persepsi antara PLN dan Kementerian ATR/BPN, sehingga kedua instansi ini dapat bersinergi dalam rangka penyelamatan aset negara yang juga digunakan PLN untuk memberikan pelayanan bagi kepentingan umum,” paparnya.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Pengaturan Tanah Pemerintah Kementerian ATR/ BPN, Kalvyn Andar Sembiring mengatakan, kegiatan ini merupakan komitmen tindak lanjut MoU antara PLN dan Kementerian ATR/ BPN sebelumnya.
“Kami sangat mengapresiasi kegaiatan ini mengingat sejak penandatanganan MoU, progress sertifikasi antara PLN dan Kementerian ATR/BPN sangat cepat sehingga banyak sekali produk yang telah kita selesaikan,” jelas Kalvyn.
Kalvyn berharap, seluruh asset asset PLN selain tower yang asetnya sampai 95 persen dapat didata supaya semakin banyak lagi asset asset yang tersertifikasi. Selain itu diharapkan dapat menjadi pionir dalam penggunaan e-sertifikat ini.
“Elektronik sertifikat kedepannya akan sangat dibutuhkan mengingat sertifikat PLN tentu akan semakin bertambah tiap tahunnya. E-Sertifikat tersebut dapat menjadi solusi,” terangnya.
Hadir dalam acara tersebut Senior Executive Vice Presiden Manajemen Aset PT PLN, Paranai Suhasfan, Direktur Pengaturan Tanah Pemerintah Kementerian ATR/ BPN, Kalvyn Andar Sembiring, Direktur Pengaturan Pendaftaran Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN, Dwi Purnama, Kepala Pusat data dan Informasi Pertanahan, Virgo Erestajaya, dan beberapa GM PLN UIP.
