Ruang Terbuka Publik yang Representatif Bisa Tingkatkan Kreativitas dan Produktivitas Warga

RADARBANDUNG.id – Keberadaan ruang terbuka publik (RTP) diyakini akan berdampak positif terhadap masyarakat. Beberapa di antaranya bisa meningkatkan wawasan, kreativitas, hingga, produktivitas warga.
Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Jawa Barat Boy Iman Nugraha mengatakan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat di bawah kepemimpinan Gubernur Ridwan Kamil berupaya meningkatkan kreativitas dan produktivitas masyarakat dengan merevitalisasi RTP di seluruh kabupaten/kota.
Selain itu, hal inipun dilakukan sebagai upaya untuk menjaga kearifan lokal warga di masing-masing daerah. Dengan adanya ruang terbuka yang bisa diakses siapapun, dia meyakini interaksi sosial masyarakat akan terbangun.
“Bisa untuk rekreasi, atau sebagai ruang berekspresi masyarakat. Di hampir semua daerah, ruang terbuka publik atau alun-alun ini sesuai dengan historis perkembangan kotanya,” katanya di Bandung, Jumat (30/4/2021).
Melalui RTP inipun dia berharap adanya aktivitas yang mampu meningkatkan perekonomian masyarakat. Sebab, menurutnya ruang terbuka yang representatif mampu meningkatkan indeks kebahagiaan warga.
“Dengan begitu, imun kesehatan warga juga akan meningkat. Dengan kondisi yang sehat, diharapkan kreativitas dan produktivitas warga akan meningkat,” katanya seraya berharap hal ini berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi.
Lebih lanjut dia katakan, pihaknya menganggarkan untuk revitalisasi RTP baik yang lahannya milik pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota. Program tersebut dilakukan dengan menggunakan skema bantuan keuangan ke pemerintah daerah untuk RTP milik kabupaten/kota, dan pembangunan langsung oleh pihaknya untuk lahan milik provinsi.
“Ada juga yang CSR untuk di lahan provinsi. Yang CSR baru satu, di alun-alun Paamprokan, Pangandaran,” kata Boy.
Menurut dia, hingga saat ini pihaknya sudah merevitalisasi RTP di beberapa kabupaten/kota, seperti Taman Gasibu dan Monumen Perjuangan di Kota Bandung, alun-alun di Majalengka, Sumedang, Cirebon, Kuningan, dan Pangandaran. Pada 2021 ini, pihaknya sudah menganggarkan revitalisasi RTP untuk 10 kabupaten/kota seperti Ciamis, Garut, Cirebon, Indramayu, Depok, Bogor, dan Sukabumi.
Pihaknya menargetkan revitalisasi RTP di seluruh kabupaten/kota tuntas pada 2022 mendatang. “Jumlah anggarannya beda-beda, tergantung luasan lahan, desain, dan material bangunan yang digunakan. Tapi rata-rata nilainya di bawah Rp15 miliar untuk setiap ruang terbuka publik,” ujarnya seraya menyebut pihaknya juga membangun gedung pusat budaya dan pusat kreatif di setiap kabupaten/kota.
Menurut dia, pihaknya menyerahkan desain RTP kepada setiap kabupaten/kota. Namun, setiap ruang terbuka itu harus memperlihatkan identitas Jawa Barat yang dalam hal ini simbol Kujang sebagai senjata khas provinsi tersebut.
“Desainnya harus mencirikan ke-Jawa Barat-an. Sehingga tak harus seragam, tapi harus ada ciri Jawa Barat. Jadi secara prinsip Kujang harus selalu ada,” katanya.
Sosiolog dari Universitas Padjajaran Bandung, Budi Rajab, mengapresiasi langkah Pemerintah Provinsi Jawa Barat tersebut. Dia menilai selama ini di setiap kabupaten/kota minim RTP yang representatif.
Bahkan, menurutnya ruang terbuka yang ada pun minim sentuhan dari pemerintah setempat. “Terkesan tidak terawat, karena pemerintah kurang tegas terhadap orang-orang yang mengotori atau merusak ruang terbuka publik seperti alun-alun,” katanya.
Padahal, menurutnya RTP seperti alun-alun sangat dibutuhkan khususnya untuk interaksi dan interelasi masyarakat. Dengan terbangunnya pola tersebut, Budi meyakini akan berdampak terhadap meningkatnya wawasan hingga kreativitas warga.
“Asalkan di ruang terbuka itu terbangun suasana ngobrol-ngobrol, diskusi, pergaulan yang positif,” katanya. Selama ini, Budi menilai warga dibiarkan begitu saja dalam beraktivitas di RTP, tanpa pendampingan atau arahan dari pemerintah.
“Jangan hanya dibangun, terus masyarakat dibiarkan begitu saja untuk beraktivitas di sana,” katanya. Terlebih, Budi menilai selama ini keberadaan RTP semata-mata untuk sarana bermain, tidak diarahkan sebagai tempat edukasi maupun hal-hal positif lainnya.
“Sehingga ruang terbuka publik di kita banyak diisi pedagang,” katanya. Oleh karena itu, Budi meminta pemerintah ataupun pengelolaan RTP aktif menggagas kegiatan-kegiatan yang mampu merangsang adanya aktivitas warga seperti diskusi hingga pementasan budaya dan kearifan lokal.
“Kalau tidak seperti itu, ruang terbuka publik tidak akan berdampak terhadap meningkatnya wawasan, kreativitas, dan produktivitas masyarakat,” katanya seraya menyebut pemerintah pun harus menyediakan sarana prasarana terkait itu di ruang terbuka publik. (azm)