RADARBANDUNG.id – DINAS Pemberdayaan Masyarakat (DPM)-Desa Jawa Barat menggelar kegiatan Sekolah Penataan Ruang Desa di Hotel Puri Khatulistiwa, Kab. Sumedang.
Ketua Panitia penyelenggara kegiatan yang berlangsung 19 hingga 21 Mei 2021 ini, Dimas T.R Nainggolan mengungkapkan, kegiatan Penataan Ruang Desa ini diperlukan karena penataan ruang desa merupakan hal yang baru bagi pemerintah desa.
Walaupun setiap pemerintah desa diharuskan melakukan penataan ruang desanya masing-masing sebagaimana diamanatkan dalam peraturan Mendagri No. 114/2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, ia katakan, penataan ruang desa belum cukup dipahami aparatur desa karena belum adanya pedoman yang baku tentang penyusunan tata ruang desa.
Dimas menyampaikan, penataan ruang desa diawali dengan penetapan dan penegasan batas desa yang merupakan legitimasi suatu wilayah pemerintahan desa. Penataan ruang desa juga merupakan bagian dari proses perencanaan pembangunan desa, sebagai dasar dalam penyusunan RPJMD desa.
“Melalui sekolah penataan ruang desa ini disampaikan edukasi dan pembinaan kepada ASN pemerintah kabupaten dan desa dalam penataan ruang desa berbasis potensi desa,” terangnya.
“Selain itu, meningkatkan pengetahuan dan wawasan ASN pemerintah kabupaten dan pemerintah desa untuk melakukan penataan ruang desa dan memberikan panduan tata cara melaksanakan penataan ruang desa,” sambungnya.
Kegiatan diikuti 60 orang peserta yang terdiri dari 18 DPMD kabupaten dan satu kota, Banjar, 18 Dinas Tata Ruang Kabupaten dan 1 kota, Banjar dan 18 Apdesi kabupaten dan 1 kota, Banjar
Adapun materi yang disampaikan yakni yang terkait dengan RPJMD dan RTRW Provinsi Jawa Barat, kebijakan penataan ruang Provinsi Jawa Barat, kebijakan pembangunan kawasan desa.
Selain itu, penyusunan rencana tata ruang wilayah berbasis kawasan perdesaan, pemetaan potensi Jawa Barat berbasis data IDM, dengan menghadirkan narasumber antara lain Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Badan Perencanaan Daerah Provinsi Jawa Barat, Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Jawa Barat.
“Selain itu tim koordinasi daerah SDFs Provinsi Jawa Barat, Tim P4W LPPW IPB serta Kepala Seksi Bina Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa,” sebutnya. ***
