RADARBANDUNG.id – Sudah jatuh tertimpa tangga. Begitulah peribahasa yang dapat dialamatkan kepada MS, 19, siswi SMA Negeri 1 Benteng, Bengkulu. Setelah tindakannya yang mengunggah video di Tiktok yang bernada minor terhadap Palestina mendapat tindakan tegas dari sekolah, kini dia mengalami perundungan (bullying) di lingkungannya.
“Kami terus memantau kondisi anak ini. Kondisi terakhir yang kami dapatkan, yang bersangkutan mendapatkan stigma dan perundungan (bullying) dari lingkungan sekitarnya. Sehingga, tidak berani keluar rumah,” ujar Deputi Perlindungan Khusus Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) Nahar, Jumat (20/5/2021).
Sebelumnya, sekeolahnya mengeluarkan MS dari SMA Negeri 1 Benteng. Kepala SMA Negeri 1 Benteng Eka Syaputra mengklaim hanya mengembalikan pembinaan terhadap MS kepada orang tua.
Akan tetapi Nahar menyangkan sikap dari sekolah. Menurutnya, mengeluarkan MS dari sekolah adalah tindakan yang salah. Sikap itu sama saja merampas hak MS untuk mendapat pendidikan yang layak.
Baca juga: Tiongkok: Dukungan AS Tidak Cukup Selesaikan Konflik Palestina-Israel
“Hak anak atas pendidikan merupakan hak dasar. Kesalahan sang anak tidak boleh sedikit pun mengurangi haknya,” jelas Nahar.
Dia menyebut, anak yang mendapat perlakuan salah merupakan salah satu kategori anak yang membutuhkan perlindungan khusus (AMPK). Hal itu tercantum dalam pasal 59 Undang-Undang (UU) Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
Baca Juga: Gadis 12 Tahun di KBB Jadi Korban Bully Teman Sepermainan Gegara Postingan di Medsos
“Mengeluarkan anak dari sekolah adalah salah satu bentuk pelepasan tanggung jawab sekolah atas kesalahan anak. Seharusnya jika anak melakukan kesalahan, maka tugas sekolah dan orang tua membinanya secara lebih intensif, bukan malah melepaskan tanggung jawab,” imbuhnya.
