RADARBANDUNG.id, BANDUNG – Pemkab Bandung tengah membuka open bidding atau lelang jabatan untuk mengisi kursi Sekretaris Daerah (Sekda).
Saat ini, sudah ada 11 nama yang mendaftarkan diri, 8 nama antaranya mantan pejabat kepercayaan bupati Bandung periode sebelumnya, Dadang Naser.
Mengingat posisi Sekda sangat strategis dalam roda pemerintah, sejumlah relawan Bedas mengingatkan Bupati Bandung terpilih, Dadang Supriatna agar tidak salah dalam menetapkan Sekda.
Relawan Bedas asal Cicalengka, Tatang Saripudin mengaku merasa memiliki tanggung jawab moral untuk mengawal visi misi dan program yang dijanjikan Dadang Supriatna dan Sahrul Gunawan.
Melalui open bidding bupati punya banyak pilihan calon Sekda
Menurutnya, melalui open bidding, Dadang Supriatna memperoleh banyak pilihan calon Sekda terbaik, karena lelang jabatan terbuka bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dari luar Kabupaten Bandung.
“Sesuai undang-undang untuk seleksi calon sekda ini kan bisa diikuti oleh ASN manapun di Jawa Barat. Ini sangat positif, semoga Pak Bupati mendapat pilihan calon sekda terbaik,” ujar Tatang, Selasa (25/5/2021).
Sebagai relawan, Tatang merasa memiliki hak untuk memberikan masukkan atau mengingatkan bupati agar tidak salah pilih dalam menetapkan Sekda.
“Rekam jejak dan kompetensi calon Sekda tentu harus diutamakan karena tugas Sekda Kabupaten Bandung saat ini sangat berat. Jangan sampai ngambil sekda yang suka berpolitik, apalagi yang kemarin (Pilbup Bandung 2020) ikut mendukung calon lain,” tegas Tatang.
“Sekarang di relawan muncul anggapan, kemarin (Pilbup Bandung 2020) mendukung paslon lain, sekarang berebut menjadi calon sekda di kabinet Bedas. Ini kan ironis. Menurut saya, sekalian saja ngambil sekda dari luar Pemkab Bandung biar lebih clear dan fatsun ke Bupati,” katanya.
Ia mengaku khawatir, pejabat ASN yang tidak clear rekam jejaknya malah bakal menjadi beban Bupati.
Padahal, Pemkab Bandung di bawah kepemimpinan Dadang Supriatna memiliki segudang program dan janji politik kepada masyarakat yang harus direalisasikan.
“Sekda itu harus bisa bekerja sama dengan bupati. Kalau yang tidak clear, ia rentan bermanuver. Saya khawatir nantinya ia nyari celah untuk menjatuhkan bupati. Kalau seperti itu kan bisa jadi polemik dan berbahaya buat bupati,” tandasnya.
Momentum reformasi birokrasi
Pun demikian dengan Rizal Perdana Kusumah, relawan Bedas asal Rancaekek. Menurutnya, open bidding jabatan Sekda Kabupaten Bandung merupakan momentum mereformasi birokrasi dalam tubuh Pemkab Bandung.
Rizal memandang, Dadang Supriatna tidak cukup hanya melihat aspek normatif atau profesionalisme, melainkan juga harus melihat aspek politis, chemistry, serta loyalitas.
“Yang paling utama calon Sekda itu harus fatsun, satu napas, satu jiwa, bisa bekerja sama serta bisa menjabarkan visi misi Bedas. Dan saya melihat sosok itu sulit dijaring dari internal Pemkab Bandung,” ungkap Rizal.
Rizal yang juga mantan anggota DPRD Kabupaten Bandung menyebut, sangat rentan jika Bupati memaksakan diri mengambil Sekda dari internal Pemkab Bandung.
Sebab, berdasarkan pengalamannya, tidak mudah mengubah haluan Sekda maupun ASN lain ketika masa transisi pergantian pemerintahan.
“Dulu masih banyak ASN yang waktu itu masih berhaluan ke Pak Obar, padahal bupatinya sudah Pak Dadang Naser. Jadi, perilaku PNS itu enggak akan langsung fatsun dan kultur itu sangat berpotensi terulang jika sekdanya dari internal,” katanya.