News

Lonjakan Covid-19 di Pedesaan Jadi Atensi Jokowi

Radar Bandung - 24/06/2021, 18:00 WIB
Oche Rahmat
Oche Rahmat
Tim Redaksi
Lonjakan Covid-19 di Pedesaan Jadi Atensi Jokowi
Ilustrasi

RADARBANDUNG.id, BANDUNG – Penyebaran kasus positif virus corona atau Covid-19 di Indonesia menunjukan perkembangan darurat. Lonjakan terus terjadi pasca libur panjang lebaran Idul Fitri 1442 Hijriah, disertai dengan munculnya variant baru Covid-19 Delta dari India.

Lebih mirisnya lagi, lonjakan kasus terjadi di daerah level lurah atau pedesaan karena mobilitas padat saat lebaran meski pemerintah melarang mudik, disertai dengan aktifitas wisata yang berakibat pada keterisian rumah sakit untuk isolasi di kota – kota besar penuh secara drastis.

Situasi tersebut membuat TNI Polri turun tangan ke daerah – daerah memastikan protokol kesehatan (prokes) terutama dalam penggunaan masker dan menjauhi kerumunan ditegakan tanpa pandang buluh. Bahkan, penegakan prokes di tingkat desa saat ini dinilai harus jadi prioritas utama.

“Operasi yustisi oleh Polri – TNI harus terus dilaksanakan secara ketat sampai ke desa – desa,” ujar Anggota Komisi 1 DPR RI dari Fraksi NasDem, Muhammad Farhan dalam keterangan persnya, Kamis (24/6/2021).

Menurutnya, lonjakan Covid-19 di pedesaan sudah dalam kondisi darurat. Farhan menekankan lurah, kepala puskesmas, babinsa, dan bhabinkamtibmas harus jadi garda terdepan dalam memutus mata rantai penularan. Seperti diketahui, lonjakan kasus di daerah memicu perangkat di desa agar menyediakan tempat isolasi dan mempercepat vaksinasi.

“Kerja sama dan kolaborasi empat pilar itu sejalan dengan kebijakan PPKM mikro yang berbasis desa dan kelurahan yang sesuai dengan perintah Presiden Jokowi, penerapannya diperkuat mulai 22 Juni hingga 5 Juli 2021,” katanya.

“Pada tingkat yang lebih tinggi, perlu kolaborasi pula antara Satgas Covid-19 dengan TNI, Polri, dan Kemenkes untuk terus mengintensifkan kegiatan sosialisasi dan edukasi protokol kesehatan kepada individu, komunitas, instansi dan masyarakat,” tambahnya.

Jumlah kasus Covid-19 saat ini masih tinggi. Untuk itu, cara yang paling efektif dilakukan untuk mencegah penularan yaitu dengan mematuhi protokol kesehatan dan selalu melakukan 3M, yakni Memakai Masker, Menjaga Jarak dan jauhi kerumunan serta Mencuci Tangan Pakai Sabun.

(dbs)


Terkait Nasional
Badan Bank Tanah Serahkan Pedoman Akuntansi ke BPK untuk Perkuat Tata Kelola
Nasional
Badan Bank Tanah Serahkan Pedoman Akuntansi ke BPK untuk Perkuat Tata Kelola

  RADARBANDUNG.id –  Dalam rangka memperkuat tata kelola keuangan negara yang transparan dan akuntabel, Badan Bank Tanah secara resmi menyerahkan Pedoman Akuntansi Badan Bank Tanah kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Penyerahan ini dilangsungkan pada Rabu (30/7/2025) di Aula MM Universitas Padjadjaran (Unpad), Bandung. Penyerahan dokumen tersebut menjadi bagian penting dalam upaya mendorong […]

Pakar Pendidikan Soroti Kasus Perundungan Siswa SMP di Blitar, jadi Bukti Gagalnya Pengawasan Sekolah
Nasional
Pakar Pendidikan Soroti Kasus Perundungan Siswa SMP di Blitar, jadi Bukti Gagalnya Pengawasan Sekolah

RADARBANDUNG.ID, BLITAR – Dalam beberapa terakhir ini, rakyat Indonesia dihebohkan dengan aksi perundungan di SMP Negeri 3 Doko, Kabupaten Blitar saat Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS). Video aksi perundungan di SMP Negeri 3 Doko, Kabupaten Blitar viral di media sosial. Pengalaman kelabu perundungan di SMP Negeri 3 Doko, Kabupaten Blitar ini dialami oleh WV, 12 […]

Mahfud MD Ingatkan Menteri dan Wamen yang Merangkap Jabatan Komisaris Bisa Penuhi Unsur Korupsi
Nasional
Mahfud MD Ingatkan Menteri dan Wamen yang Merangkap Jabatan Komisaris Bisa Penuhi Unsur Korupsi

RADARBANDUNG.id – Pakar hukum tata negara Mahfud MD mengingatkan bahaya rangkap jabatan menteri atau wakil menteri (wamen) dengan jabatan sebagai komisaris. Menurutnya, kondisi ini bisa melanggar putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan berisiko memenuhi unsur tindak pidana korupsi. Mahfud meminta agar pemerintah tidak mengabaikan putusan MK tentang larangan wamen menjabat komisaris karena jabatan di kabinet bersifat politik. Pasalnya, putusan MK bersifat […]

KPK Menduga Ridwan Kamil Samarkan Kepemilikan Kendaraan Royal Enfield dan Mercy Pakai Nama Karyawan
Nasional
KPK Menduga Ridwan Kamil Samarkan Kepemilikan Kendaraan Royal Enfield dan Mercy Pakai Nama Karyawan

RADARBANDUNG.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, menyamarkan kepemilikan sejumlah kendaraan dengan cara mengatasnamakan pegawainya. Hal ini diketahui setelah penyidik KPK menyita kendaraan yang diduga terkait tindak pidana korupsi pengadaan iklan pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (BJB). “Kalau tidak salah itu ajudannya atau pegawainya, gitu ya. […]

location_on Mendapatkan lokasi...
RadarBandung AI Radar Bandung Jelajahi fitur berita terbaru dengan AI
👋 Cobalah demo eksperimental yang menampilkan fitur AI terkini dari Radar Bandung.