RADARBANDUNG.id, BANDUNG – Pembagian obat dan vitamin dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk masyarakat yang sedang isolasi mandiri sangat baik. Apalagi, keputusan itu diambil setelah menghentikan sejumlah proyek infrastruktur.
Tokoh Nasional yang juga mantan komisioner Komisi Pemberantarsan Korupsi (KPK), Erry Riyana Hardjapamekas menyebut langkah yang diambil Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil sudah tepat.
Terlepas dari bannyak kritik yang didapatkan sejumlah kepala daerah, kebijakan pemberian obat dan vitamin ini merupakan salah satu solusi yang bisa ditiru di wlayah lain.
Ia pun memuji mekanisme permohonan obat dan suplemen dibuat sesederhana mungkin agar tidak birokratis. Karena itu pihaknya menilai upaya-upaya yang dilakukan Ridwan Kamil jauh dari target pencitraan dan ketidakseriusan menangani pandemi.
“Ini cara Emil (Ridwan Kamil) menyempurnakan sistem berbasis data satu pintu menghadapi pandemi. Ini adalah ikhtiar untuk terus menyempurnakan sistem, yang berasal dari kritik berbasis data dan fakta di lapangan,” ujarnya dalam pernyataan Selasa (13/7/2021).
“Saya bersyukur semua keputusan yang diambil saat ini masih berdasarkan pada akal, pada ilmu pengetahuan, pada ilmu kesehatan khususnya,” ujarnya.
Terpisah, Pengamat Kebijakan Publik Universitas Padjajaran (Unpad) Yogi Suprayogi Sugandi mengatakan kebijakan pemberian obat dan suplemen gratis bagi pasien isoman yang dilakukan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil sangat tepat.
Menurutnya kebijakan ini langkah yang baik di tengah tingginya kebutuhan warga akan obat dan vitamin, bahkan jika jauh-jauh hari dilakukan maka kebijakan ini bisa menjadi alat perlawanan pada harga obat-obatan yang mahal.
“Ini sebuah inovasi dari Pak Ridwan Kamil dan memang ditiru oleh pusat,” kata dia kepada wartawan.
Meski demikian, Yogi mengingatkan kebijakan yang baik ini harus disertai prinsip kehati-hatian, terutama mencegah adanya monopoli jenis dan merek obat dari perusahaan tertentu dalam program ini.
Menurutnya kebijakan yang bersifat kebencanaan ini tetap harus mengetengahkan ketelitian dari pihak Dinas Kesehatan juga pengawasan dari aparat hukum agar jangan sampai terjebak pada permainan spekulan obat.
“Dalam artian jangan sampai niatan yang baik tapi pelaksanaannya jadi buruk. Saya yakin Pak Gubernur tidak ada niatan jelek dengan kebijakan itu, malahan bagus,” ujarnya.
“Jadi tetap diawasi tapi jangan sampai menghalangi juga inovasi kebijakan ini. Karena menurut saya sudah cukup baik kebijakan gubernur malah ditiru oleh pusat dan daerah lain meniru,” pungkasnya.
