RADARBANDUNG.id, BANDUNG – Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menerbitkan surat tentang fasilitas hotel berbintang bagi para anggota parlemen, yang menjalani isolasi mandiri jika dinyatakan positif Covid-19, Orang Tanpa Gejala (OTG) dan gejala ringan. Keputusan tersebut dituangkan dalam surat bernomor SJ/09596/SETJEN DPR RI/DA/07/2021 yang ditandatangani Sekretaris Jenderal Indra Iskandar.
Adapun hotel yang dipersiapkan yaitu Ibis Budget Grogol Petamburan, Jakarta Barat dan Hotel Oasis Atrium Senen, Jakarta Pusat. Selain untuk anggota DPR, fasilitas tersebut juga diperuntukkan bagi tenaga ahli maupun staf DPR yang terpapar Covid-19.
Menyikapi hal tersebut. Anggota Komisi 1 DPR RI dari Fraksi NasDem, Muhammad Farhan secara tegas menolak layanan tersebut. Kebijakan itu dinilai berlebihan karena saat ini tidak sedikit masyarakat kesulitan memperoleh layanan kesehatan. Menurutnya, fasilitas yang disiapkan untuk anggota DPR itu dialokasikan untuk kepentingan masyarakat.
“Tidak pada tempatnya anggota DPR RI diistimewakan. Seua sama dan setara dengan masyarakat, maka semua harus diperlakukan dengan layak dan adil dalam pemberian layanan kesehatan publik,” ujar Farhan, Kamis (29/72021).
“Kami, Fraksi NasDem secara tegas menolak fasilitas isolasi mandiri di hotel bintang tiga itu,” sambungnya.
Untuk diketahui, layanan isoman gratis bagi wakil rakyat ini di antaranya makan tiga kali sehari (pagi, siang, dan malam), laundry tiga potong baju per hari, free Wi-Fi dan parkir, konsultasi dokter melalui telepon setiap hari (Dr Fahri dari Laboratorium Amelia Clinic dan Prolepsis), kunjungan dokter atau perawat 2-3 kali, dapat vitamin dan satu kali tes PCR di hari ke-7.
“Kita berempati dulu saat sekarang ini. Anggota DPR tidak dipaksa untuk tiap hari bekerja di kantor, tapi juga melakukan PPKM, maka resikonya rendah.
Kalau terinfeksi Covid-19 dan memang tidak bisa isolasi mandiri di rumah jabatan, sudah sewajarnya anggota DPR isoman dengan upaya sendiri,” katanya.
Dengan kondisi saat ini, sambung Farhan, seharusnya anggota dewan meningkatkan kenerjanya dalam penanganan Covid-19 ditengah banyaknya warga miskin yang semakin kesulitan akibat PPKM Darurat.
“Jangan sampai kebijakan tersebut membuat kepercayaan publik terhadap DPR merosot. Jangan pula muncul kesan DPR dan masyarakat berjarak dengan adanya pemberian fasilitas khusus tersebut,” ujarnya.
Farhan menerangkan, saat ini DPR mendukung penuh penggunaan APBN untuk menangani Covid-19 hingga ranah masyarakat yang terdampak terutama pada fasilitas kesehatan (Faskes).
“Faskes milik pemerintah pusat dan daerah masih harus ditambah untuk kepentingan banyak orang, terutama masyarakat yang tidak mudah akses ke Faskes,” terangnya.
“DPR berkomitmen memberi dukungan peningkatan APBN untuk layanan kesehatan publik, khususnya menghadapi pandemik yang membawa krisis sekarang ini. DPR RI bagian tidak terlepaskan dari upaya perjuangan bersama menghadapi permasalahan bangsa,” pungkasnya.
