News

Ruwet Soal Sumbangan Rp2 Triliun, BI dan OJK Beberkan Informasi Ini

Radar Bandung - 03/08/2021, 12:13 WIB
AR Hidayat
AR Hidayat
Tim Redaksi
Ruwet Soal Sumbangan Rp2 Triliun, BI dan OJK Beberkan Informasi Ini

RADARBANDUNG.id – Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akhirnya buka suara terkait bantuan Covid-19 untuk Sumsel sebesar Rp2 triliun dari keluarga Akidi Tio.

Diketahui, bantuan penanganan Covid-19 dari keluarga Akidi Tio hingga saat ini diduga belum dapat dicairkan.

Akibatnya, putri bungsu Akidi Tio, Heriyanti, harus diperiksa di Mapolda Sumsel untuk dimintai keterangan terkait pencairan dana tersebut.

Heryanti bahkan sempat disebut sebagai tersangka, namun secara tersirat Polda Sumsel kemudian meralat status tersebut. Kasus ini makin panas karena beredar foto bilyet giro senilai Rp2 triliun yang diduga merupakan bantuan dari keluarga Akidi Tio,

Menanggapi hal ini, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Sumsel, Hari Widodo enggan berkomentar banyak, karena saat ini pemeriksaan masih berproses di intansi kepolisian.

“Kita tunggu saja dulu karena ini masih berproses (di Polda Sumsel),” katanya, Senin (2/8/2021).

Terkait mekanisme pencairan bantuan tersebut, dia mengaku jika memang dananya ada maka proses ini sangatlah mudah. Selain itu, Real Time Gross Settlement (RTGS) tidak ada batas maksimalnya. Artinya, jangan terlalu terfokus sama proses karena ini hanya alat atau caranya saja.

Baca Juga: Kebun Binatang Bandung Buka Sumbangan Pakan untuk Satwa 

“Kita tunggu saja realisasi dari dana bantuan ini. Karena proses ini hanya alat jadi tidak terlalu menjadi kendala,” terangnya.

Artinya, kalau memang dananya ada pasti pencairan atau pembayaran dapat dilakukan. Termasuk jika menggunakan bilyet giro seperti yang beredar malam ini. Dia meminta semua pihak untuk menghormati proses hukum saat ini.

Baca Juga: Sumbangan Rp2 Triliun Ternyata Hoaks, Anak Akidi Tio Ditangkap Polisi

Sementara itu, Kepala OJK Regional 7 Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel), Untung Nugroho mengatakan, untuk pembayaran atau pencairan itu ranah dari Bank Indonesia (BI).

Dia mencontohkan, mekanisme Bilyet Giro ini. Misalnya, seseorang memberikan bantuan melalui Bilyet Giro, nanti ditulis agar dibayarkan ke orang lain berapa, atas beban rekening giro siapa.

Kemudian, bank penerima dana ini meng-clearing dahulu melalui Bank Indonesia ke pemilik giro tersebut.

“Sama seperti cek, tapi cek untuk pembayaran kecil, kalau memindahkan nilai besar biasanya pake RTGS, ini tanpa batas maksimal,” jelasnya.


Terkait Nasional
Badan Bank Tanah Serahkan Pedoman Akuntansi ke BPK untuk Perkuat Tata Kelola
Nasional
Badan Bank Tanah Serahkan Pedoman Akuntansi ke BPK untuk Perkuat Tata Kelola

  RADARBANDUNG.id –  Dalam rangka memperkuat tata kelola keuangan negara yang transparan dan akuntabel, Badan Bank Tanah secara resmi menyerahkan Pedoman Akuntansi Badan Bank Tanah kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Penyerahan ini dilangsungkan pada Rabu (30/7/2025) di Aula MM Universitas Padjadjaran (Unpad), Bandung. Penyerahan dokumen tersebut menjadi bagian penting dalam upaya mendorong […]

Pakar Pendidikan Soroti Kasus Perundungan Siswa SMP di Blitar, jadi Bukti Gagalnya Pengawasan Sekolah
Nasional
Pakar Pendidikan Soroti Kasus Perundungan Siswa SMP di Blitar, jadi Bukti Gagalnya Pengawasan Sekolah

RADARBANDUNG.ID, BLITAR – Dalam beberapa terakhir ini, rakyat Indonesia dihebohkan dengan aksi perundungan di SMP Negeri 3 Doko, Kabupaten Blitar saat Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS). Video aksi perundungan di SMP Negeri 3 Doko, Kabupaten Blitar viral di media sosial. Pengalaman kelabu perundungan di SMP Negeri 3 Doko, Kabupaten Blitar ini dialami oleh WV, 12 […]

Mahfud MD Ingatkan Menteri dan Wamen yang Merangkap Jabatan Komisaris Bisa Penuhi Unsur Korupsi
Nasional
Mahfud MD Ingatkan Menteri dan Wamen yang Merangkap Jabatan Komisaris Bisa Penuhi Unsur Korupsi

RADARBANDUNG.id – Pakar hukum tata negara Mahfud MD mengingatkan bahaya rangkap jabatan menteri atau wakil menteri (wamen) dengan jabatan sebagai komisaris. Menurutnya, kondisi ini bisa melanggar putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan berisiko memenuhi unsur tindak pidana korupsi. Mahfud meminta agar pemerintah tidak mengabaikan putusan MK tentang larangan wamen menjabat komisaris karena jabatan di kabinet bersifat politik. Pasalnya, putusan MK bersifat […]

KPK Menduga Ridwan Kamil Samarkan Kepemilikan Kendaraan Royal Enfield dan Mercy Pakai Nama Karyawan
Nasional
KPK Menduga Ridwan Kamil Samarkan Kepemilikan Kendaraan Royal Enfield dan Mercy Pakai Nama Karyawan

RADARBANDUNG.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, menyamarkan kepemilikan sejumlah kendaraan dengan cara mengatasnamakan pegawainya. Hal ini diketahui setelah penyidik KPK menyita kendaraan yang diduga terkait tindak pidana korupsi pengadaan iklan pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (BJB). “Kalau tidak salah itu ajudannya atau pegawainya, gitu ya. […]

location_on Mendapatkan lokasi...
RadarBandung AI Radar Bandung Jelajahi fitur berita terbaru dengan AI
👋 Cobalah demo eksperimental yang menampilkan fitur AI terkini dari Radar Bandung.