RADARBANDUNG.id – KETUA Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto menyampaikan pidato kebangsaan menjelang HUT ke-50 Center for Strategic and International Studies (CSIS) di Jakarta, Selasa (10/8/2021).
Dalam pidato tersebut, Airlangga berbicara seputar penanganan COVID-19 hingga demokrasi di Indonesia.
Mengawalil pidatonya, Airlangga yang juga Menteri Koordinator Perekonomian menyampaikan ucapan selamat HUT ke-50 tahun kepada CSIS yang jatuh pada 1 September 2021.
Dalam kesempatan tersebut, Airlangga mengatakan, CSIS telah menorehkan capaiannya sebagai lembaga kajian atau think tank terkemuka, bukan saja di Indonesia tetapi juga diakui keberadaannya di dunia internasional.
Hasil-hasil kajian dan riset CSIS telah terbukti mempengaruhi kebijakan pemerintah dalam pengambilan keputusan strategis bangsa.
Demikian pula, para pendiri, pembina dan para peneliti dikenal memiliki kiprah dan kontribusinya bagi Negara, termasuk dalam bidang politik, ekonomi, sosial dan hubungan internasional.
Dalam pidatonya, Airlangga menyampaikan terkait penanganan pandemi Covid-19 hingga demokratisasi di Indonesia.
Ia mengungkapkan, pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini mencapai angka 7,07 persen pada kuartal kedua, sesuai dengan target dari Presiden Jokowi. Dan merupakan upaya bersama seluruh komponen bangsa.
Dengan pertumbuhan ini, prospek pemulihan ekonomi Indonesia pascapandemi, sebut Airlangga, menjadi salah satu yang terbaik di Asia.
Sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga menyampaikan Pidato Kebangsaan bertema ‘Demokrasi, Kebangsaan dan Kesejahteraan’,
Partai Golkar, Airlangga katakan, memiliki Visi Negara Kesejahteraan 2045. Partai Golkar meyakini bahwa Indonesia akan menjadi negara maju dan sejajar dengan negara ekonomi besar lainnya di dunia.
“Pandemi Covid-19 yang terjadi saat ini, membuat kita harus melakukan restarting dan rebooting tentang skenario kita untuk mewujudkan visi 2045 tersebut,” ujarnya.
Kata Airlangga, hampir dua tahun dunia dilanda pandemi Covid-19, termasuk di Indonesia, berbagai upaya telah Pemerintah lakukan bersama seluruh komponen bangsa untuk menekan penularan Covid-19 disertai langkah-langkah untuk mengatasi dampak sosialekonomi dari yang ditimbulkan dari pandemi Covid-19.
Berbagai kebijakan telah dikeluarkan pemerintah untuk menahan laju persebaran Covid-19 dan dampak sosial yang diakibatkannya mulai dari program vaksinasi nasional yang terus digenjot pemerintah hingga ke pelosok-pelosok daerah.
Penanganan kesehatan, penyediaan obat-obatan, fasilitas kesehatan dan perhatian terhadap para tenaga kesehatan terus diberikan.
Selain itu, kebijakan bantuan sosial, dan berbagai kebijakan untuk menahan laju pelambatan ekonomi dengan berbagai stimulasi dan insentif bagi pekerja dan dunia usaha agar tetap bergairah. “Selain itu, pemerintah mengambil tindakan non-medis, yaitu memberlakukan Pembatasan kegiatan masyarakat di seluruh Indonesia dengan kasus tinggi,” tuturnya.
Pemerintah juga akan melakukan intensifikasi vaksinasi secara luas, meningkat dari rata-rata 1 juta pada bulan Juli menjadi rata-rata 2,5 juta per-hari pada bulan Agustus dan September 2021. “Sehingga kita sudah akan dapat menyuntikkan sekitar 220 juta dosis vaksin sampai dengan September 2021,” imbuhnya.
Pengendalian pandemi secara terintegrasi ini diharapkan akan mengurangi kasus aktif ke tingkat yang bisa ditolerir dan memberikan ruang pelonggaran tekanan pada fasilitas kesehatan, Rumah Sakit, oksigen dan obat obatan.
“Seiring dengan pengurangan tekanan pandemi ini, maka kita pun akan bisa merelaksasi pembatasan kegiatan sehingga kegiatan ekonomi masyarakat bisa pulih kembali pada kwartal keempat tahun 2021,” katanya.
Menurut Airlangga, tanda-tanda ke arah membaiknya pemulihan ekonomi sudah terlihat positif dengan pertumbuhan ekonomi pada 7,07% pada kuartal kedua ini. “Tentu kita berharap trend yang positif akan terus meningkat sehingga pemulihan ekonomi kita akan mempercepat kita untuk keluar dari krisis,” kata Airlangga.
Selain terkait pandemi dan penanganannya, Airlangga juga mengungkapkan soal demokrasi Indonesia saat ini. Sebagai sebuah sistem, praktek demokrasi di Indonesia selalu mengalami pasang surut seiring dinamika kehidupan sosial politik yang terjadi pada setiap masanya.
Dan kini, demokrasi di Indonesia pada era reformasi, dalam prakteknya terus mengalami penyempurnaan seiring dengan dinamika kehendak rakyat dimana kedaulatan itu berada.
“Partai Golkar sebagai salah satu partai politik yang menjadi pilar demokrasi di negara kita, selalu berkomitmen untuk menjaga dan mempertahankan demokrasi di negara yang kita cintai,” tegasnya.
“Dengan berdemokrasi, kita dapat mengelola keragaman kehendak, keinginan dan aspirasi masyarakat Indonesia yang majemuk dan plural ini. Dengan begitu, demokrasi yang kita praktekkan saat ini justru harus memperkuat bagi tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI),” sambungnya.
“Konsolidasi demokrasi kita harus kita tingkatkan kualitasnya. Kita telah diakui dunia sebagai negara berpenduduk muslim terbesar dunia yang menerapkan demokrasi. Hal ini menunjukkan bahwa Islam dan demokrasi telah memiliki kompatibilitasnya sebagaimana praktek demokrasi di Indonesia,” imbuhnya.
Dalam penutup pidatonya Airlangga membacakan dua buah Pantun:
Dua sahabat lama tak jumpa
Bertemu bahagia di bawah lentera
Golkar dan CSIS selalu bersama
Membawa Indonesia menuju sejahtera
Bakar pisang di kota Yogya
Rasanya terkenang tiada tara
Golkar Menang Indonesia Jaya
Rakyatnya Senang Maju Sejahtera
