RADARBANDUNG.id, BANDUNG — Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengaku pemerintah bakal menambah empat juta penerima bantuan presiden produktif pada kuartal III 2021.
Rinciannya, sebanyak tiga juta Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan satu juta pedagang kaki lima (PKL) yang akan mendapatkan bantuan Rp 1 juta.
“Kuartal III 2021 akan ada empat juta penerima bantuan langsung dari Presiden dengan total anggaran Rp4,8 triliun,” tutur Airlangga saat Rakerkonas Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Selasa (24/8/2021).
Pemerintah mencatat, hingga saat ini ada 9,8 juta UMKM menerima BPUM dengan alokasi Rp 11,76 triliun. Menko Perekonomian menambahkan, selain banpres, pemerintah telah memberikan bantuan untuk UMKM melalui penempatan dana pada perbankan dan subsidi bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan non-KUR dengan pagu Rp42,17 triliun.
Baca Juga: Menko Airlangga Beri Semangat, Pasien Covid-19 yang Sedang Isolasi Sangat Antusias dan Bahagia
Hingga saat ini, sekitar 4,45 juta UMKM memanfaatkan insentif ini. Insentif juga diberikan dengan subsidi pajak maupun sewa ruko bagi pelaku UMKM.
Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) ini menegaskan, anggaran pemulihan ekonomi melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) mencapai Rp 744,7 triliun. Hingga saat ini, serapan anggaran ini mencapai 43,8 persen atau sekitar Rp326,16 triliun.
Target investasi
Di sisi lain, Menko Airlangga juga mengaku pemerintah menargetkan investasi pada 2022 sebesar Rp1.200 triliun di depan anggota Apindo.
Menurut Ketua Umum DPP Partai Golkar ini, target itu bisa dicapai jika ada kerja sama antara pemerintah dengan Apindo atau stakeholder lainnya.
“PR (Pekerjaan Rumah) ini yang nanti tentu membutuhkan kerja sama dengan stake holder utamanya Apindo (Asosiasi Pengusaha Indonesia) dan Kadin (Kamar Dagang dan Industri),” kata Airlangga.
Baca Juga: Menko Airlangga Apresiasi Terobosan Pemda Kalsel, Bantu Isoman Covid-19 dengan Hasil Panen Petani
Menko Perekonomian mengatakan, target itu bisa dicapai dengan memanfaatkan Lembaga Pengelola Investasi dan implementasi Omnibus Law Cipta Kerja.
Salah satu caranya adalah penggunaan Online Single Submission (OSS) Berbasis Risiko untuk memudahkan pelaku usaha mendapatkan izin. Airlangga mengaku, pada semester I 2021, Indonesia menerima investasi sebesar Rp442 triliun. Jumlah ini naik sekitar 10 persen dibanding tahun lalu di periode yang sama.
Sementara, pemerintah telah menargetkan investasi sepanjang 2021 mencapai Rp900 triliun.
(***)
