News

Airlangga: Penanganan Covid-19 yang Cepat Dipimpin Langsung Presiden Jokowi

Radar Bandung - 28/08/2021, 19:45 WIB
Ali Yusuf
Ali Yusuf
Tim Redaksi
Airlangga: Penanganan Covid-19 yang Cepat Dipimpin Langsung Presiden Jokowi
Airlangga Hartarto

RADARBANDUNG.id Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengatakan penanganan pandemi COVID-19 yang cepat adalah yang dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Jadi dipimpin dari pusat menggunakan TNI – Polri, kalau ini menggunakan (penanganan) yang dari bawah, ini tidak terjadi, karena kita sudah mencoba yang namanya PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar), antara Jakarta Raya, Bekasi dan Kabupaten Bogor saja tidak sinkron sehingga efeknya bolak-balik,” kata Airlangga dalam Pertemuan Presiden Jokowi dengan Pimpinan Partai Politik Koalisi, Istana Negara, Jakarta, Rabu (25/8) yang diunggah di kanal Youtube resmi Sekretariat Presiden, Sabtu (28/8) ini.

Terkait kebijakan ekonomi, Airlangga mengatakan pemerintah sudah melakukan reformasi besar-besaran dengan menerapkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

“Ini salah satu reform (reformasi) terbesar yang dilakukan di bawah Bapak Presiden,” ujarnya.

Airlangga mendorong agar pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan dapat jauh lebih tinggi dari rata-rata pertumbuhan yang telah dicapai. Hal ini untuk megentaskan kemiskinan dan menumbuhkan banyak lapangan kerja agar target pembangunan tercapai.

“Mengenai perekonomian ke depan, kita perlu mencapai pertumbuhan di atas rata-rata yang bisa dicapai, utamanya adalah untuk mendorong penurunan kemiskinan, dan lapangan pekerjaan,” ujar pimpinan parpol yang juga menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ini.

Dalam pertemuan Presiden dengan pimpinan Partai Politik Koalisi ini hadir Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri didampingi Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristianto, Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto didampingi Sekjen Golkar Lodewijk Paulus.

Ketua umum Nasdem Surya Paloh didampingi Sekjen Nasdem Johnny G Plate, dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto didampingi Sekjen Gerindra Ahmad Muzani.

Kemudian, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar didampingi Sekjen PKB Hasanuddin Wahid, Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa didampingi Sekjen PPP Arwani Thomafi, dan sahabat baru koalisi Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dan Sekjen PAN Eddy Soeparno. (*)


Terkait Nasional
Badan Bank Tanah Serahkan Pedoman Akuntansi ke BPK untuk Perkuat Tata Kelola
Nasional
Badan Bank Tanah Serahkan Pedoman Akuntansi ke BPK untuk Perkuat Tata Kelola

  RADARBANDUNG.id –  Dalam rangka memperkuat tata kelola keuangan negara yang transparan dan akuntabel, Badan Bank Tanah secara resmi menyerahkan Pedoman Akuntansi Badan Bank Tanah kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Penyerahan ini dilangsungkan pada Rabu (30/7/2025) di Aula MM Universitas Padjadjaran (Unpad), Bandung. Penyerahan dokumen tersebut menjadi bagian penting dalam upaya mendorong […]

Pakar Pendidikan Soroti Kasus Perundungan Siswa SMP di Blitar, jadi Bukti Gagalnya Pengawasan Sekolah
Nasional
Pakar Pendidikan Soroti Kasus Perundungan Siswa SMP di Blitar, jadi Bukti Gagalnya Pengawasan Sekolah

RADARBANDUNG.ID, BLITAR – Dalam beberapa terakhir ini, rakyat Indonesia dihebohkan dengan aksi perundungan di SMP Negeri 3 Doko, Kabupaten Blitar saat Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS). Video aksi perundungan di SMP Negeri 3 Doko, Kabupaten Blitar viral di media sosial. Pengalaman kelabu perundungan di SMP Negeri 3 Doko, Kabupaten Blitar ini dialami oleh WV, 12 […]

Mahfud MD Ingatkan Menteri dan Wamen yang Merangkap Jabatan Komisaris Bisa Penuhi Unsur Korupsi
Nasional
Mahfud MD Ingatkan Menteri dan Wamen yang Merangkap Jabatan Komisaris Bisa Penuhi Unsur Korupsi

RADARBANDUNG.id – Pakar hukum tata negara Mahfud MD mengingatkan bahaya rangkap jabatan menteri atau wakil menteri (wamen) dengan jabatan sebagai komisaris. Menurutnya, kondisi ini bisa melanggar putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan berisiko memenuhi unsur tindak pidana korupsi. Mahfud meminta agar pemerintah tidak mengabaikan putusan MK tentang larangan wamen menjabat komisaris karena jabatan di kabinet bersifat politik. Pasalnya, putusan MK bersifat […]

KPK Menduga Ridwan Kamil Samarkan Kepemilikan Kendaraan Royal Enfield dan Mercy Pakai Nama Karyawan
Nasional
KPK Menduga Ridwan Kamil Samarkan Kepemilikan Kendaraan Royal Enfield dan Mercy Pakai Nama Karyawan

RADARBANDUNG.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, menyamarkan kepemilikan sejumlah kendaraan dengan cara mengatasnamakan pegawainya. Hal ini diketahui setelah penyidik KPK menyita kendaraan yang diduga terkait tindak pidana korupsi pengadaan iklan pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (BJB). “Kalau tidak salah itu ajudannya atau pegawainya, gitu ya. […]

location_on Mendapatkan lokasi...
RadarBandung AI Radar Bandung Jelajahi fitur berita terbaru dengan AI
👋 Cobalah demo eksperimental yang menampilkan fitur AI terkini dari Radar Bandung.