RADARBANDUNG.id, BANDUNG – Jabar kini tengah mengejar target percepatan vaksinasi agar bisa selesai pada akhir Desember tahun ini. Namun, diakui masih terdapat sejumlah kendala atau tantangan, yang paling utama adalah suplai vaksin, di samping sejumlah kendala lainnya.
Gubernur Jabar, Ridwan Kamil menegaskan, saat ini distribusi vaksin dinilai belum proporsional. Sesuai perhitungan Jabar butuh 15 juta dosis per bulan untuk memvaksin sekitar 37 juta warga Jabar.
“Problem utamanya, suplai (vaksin) ke kami tidak proporsional. Ada provinsi yang penduduknya sedikit tapi vaksinnya banyak. Ada provinsi besar seperti Jabar vaksinnya sedikit yang ngasihnya. Maka kalau dipersentasekan masih jauh, padahal jumlah vaksinnya saja sedikit,” tuturnya, Selasa (1/9).
“Jadi, kalau Desember mau beres tolong suplai ke jabar tidak kurang 15 juta dosis per bulan,” tambahnya.
Pria yang kerap disapa Emil itu menegaskan, apabila suplai vaksin tersebut masih jadi kendala, proses vaksinasi di Jabar tidak akan selesai akhir tahun.
“Kalau kata Presiden Jabar harus beres Desember itu membutuhkan kurang lebih 15 juta dosis per bulan. Jadi jangan bicara kurang atau apa kalau suplainya saja tak sebanyak ini. Jadi problemnya itu bukan di daerah tapi suplainya belum masuk.
Kalau berhasil menjamin 15 juta dosis per bulan untuk Jabar maka targetnya 500 ribu orang disuntik per hari,” jelasnya.
Emil melanjutkan, tantangan lainnnya yakni terkait teritorial wilayah Jabar yang luas, serta infrastruktur kesehatan sebagai sarana pendukung. Saat ini, Jabar hanya memiliki sekitar 1.000 puskesmas di 27 kota kabupaten. Padahal setidaknya dibutuhkan 5.000 puskemas.
“Teritorial di Jabar itu beragam. Jadi tak bisa dibandingkan dengan yang homogen. Jabar itu ada kota dan kabupaten pedalaman pelosok yang jangkauannya susah secara mobilitas. Infrastruktur juga terbatas dan tidak merata. Jumlah Puskesmas kita hanya 1.000-an padahal standar WHO 5.000-an,” jelasnya.
Selanjutnya, sambung Emil, Pemprov Jabar disebut tidak memiliki kewenangan untuk menentukan jumlah kuota vaksin per daerahnya, sebab kewenangan itu berada di pemerintah pusat. Peran Pemprov pun dinilai menjadi kurang maksimal.
“Pada saat suplai vaksin tak menentu, urutannya itu pemerintah pusat memberikan kuota kepada kota kabupaten angkanya sudah dikunci. Kemudian provinsi ditugaskan mengirimkan. Jadi memang tugas provinsi ini dalam pandangan saya kurang maksimal karena yang ngatur kuota kota kabupaten itu dari pusat,” tutur Emil.
Emil menegaskan, dalam rangka membentuk kekebalan komunal atau heard immunity, 75 persen dari total 50 juta penduduk Jabar harus divaksin. Artinya, ada 35 juta jiwa warga Jabar yang menjadi target vaksin. Untuk merealisasikan target itu, Jabar hanya punya waktu empat bulan. Hal itu sesuai arahan Presiden Joko Widodo, vaksinasi harus selesai akhir tahun ini.
“Kita sudah dikasih 18,6 juta dosis. Sudah disuntikan 14,4 juta. Atau 77,4 persen dari yang dikasih. Dosis pertama 25 persen atau 9,4 juta penduduk. Dosis kedua ada 5 juta,” katanya.
Dalam urusan kecepatan vaksin, kata Emil, dua bulan lalu Jabar baru bisa menyuntikan 50 ribu dosis vaksin per hari dan meningkat menjadi 235 ribu dosis per hari pada akhir Agustus 2021. Bahkan dalam acara Gebyar Vaksin 28 Agustus lalu, Jabar bisa menyerap 420 ribu dosis vaksin per hari.
“Nah alhamdulillah dua bulan lalu kita masih 50 ribu dosis per hari. Kemarin akhir Agustus kemarin rata-rata 235 ribu per hari. Dan kita testing tanggal 28 Agustus kita bisa 420 ribu,” pungkasnya. (muh)
