RADARBANDUNG.id, BANDUNG – Fraksi Partai Solidaritas Indonesia-Partai Kebangkitan Bangsa DPRD Kota Bandung, menyesalkan minimnya waktu dan data yang diberikan Pemerintah Kota Bandung dalam Nota Keuangan pada Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kota Bandung Tahun Anggaran 2022.
Ketua Fraksi PSI-PKB DPRD Kota Bandung, Christian Julianto mengatakan, kondisi ini membuat pihaknya kesulitan dalam menganalisa secara seksama dan akurat.
“Kami juga menyoroti sebagian besar anggaran masih dialokasikan untuk anggaran belanja operasional, yakni belanja pegawai. Kami berpendapat hal ini belum menjadi solusi untuk pemulihan ekonomi pasca Covid-19,” ujar Christian, usai Rapat Paripurna Pandangan Umum Fraksi terhadap Raperda Kota Bandung tentang APBD 2022, di Gedung DPRD Kota Bandung, Jumat (17/9/2021).
“Kami berharap porsi penganggaran dapat lebih fokus untuk pemulihan ekonomi,” sambungnya.
Tak hanya itu, dalam pandangan umum Fraksi PSI-PKB, kebutuhan pada tahun 2022 adalah menjaga kesehatan masyarakat sambil mendorong perputaran ekonomi. Bantuan sosial pun butuh perhatian, dengan pendataan warga yang termutakhir.
“Belanja modal secara umum mengalami penurunan, penganggaran terbesar belanja modal adalah belanja gedung dan bangunan, sementara belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi mengalami penurunan yang tajam hingga 46,26 persen, lebih kecil dibanding tahun 2021. Ini harus menjadi perhatian agar mendapatkan penjelasan lebih lanjut,” papar Christian.
Christian menekankan agar Pemerintah Kota Bandung perlu mengembangkan sumber-sumber pendapatan baru. Dibutuhkan revitalisasi dari semua badan usaha milik daerah (BUMD) untuk menjadi lebih efisien dan memberikan pendapatan bagi Pemkot Bandung.
“Penganggaran harus memerhatikan efisiensi dan berdasar kepada kondisi di masyarakat, bukan dengan asumsi-asumsi masa lalu,” tandasnya.
(dbs)
