RADARBANDUNG.id – Dukungan kebijakan daerah dan kooordinasi lintas sektor diperlukan dalam percepatan penanganan stunting. Keberhasilan kerjasama lintas sektoral ini terlihat pada keberhasilan Kabupaten Malang menurunkan prevalensi stunting menjadi 10,9 persen pada Februari 2021. Sebelumnya, berdasarkan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018, prevalensi stunting Kota Malang adalah 31,74 persen, dan 25,56% pada 2019 berdasarkan hasil Studi Status Gizi Balita (SSGBI) 2019.
Intervensi penanganan stunting di Kabupaten Malang dilakukan dengan menerapkan sistem rujukan berjenjang yang melibatkan kerjasama antar fasilitas kesehatan.
Penguatan sistem rujukan berjenjang, diawali dari posyandu, puskesmas hingga rumah sakit.
Aksi ini digiatkan agar sedini mungkin dapat dilakukan ‘screening’ dan tatalaksana yang tepat pada anak dengan kondisi yang menjurus ke stunting, yaitu ‘faltering growth’, gizi kurang dan buruk, pelatihan kapasitas tenaga kesehatan, akses terhadap pangan olahan, edukasi dan sanitasi.
Melalui sistem rujukan berjenjang tersebut, diharapkan secara teknis dapat memperbaiki sistem layanan dalam rangka percepatan penurunan stunting.
Terbukti, Di Puskesmas Sumbermanjing Wetan Kabupaten Malang berhasil menaikkan berat badan 7 dari 8 anak yang beresiko stunting. Hal ini didukung dengan kerjasama lintas sektoral antara Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kab Malang dan Dinas Kesehatan setempat.
Dalam webinar dengan tema “Bergerak Bersama Turunkan Stunting Menuju Keluarga Sehat Melalui Sinergitas Usaha Kesehatan Masyarakat dan Perorangan” dilaksanakan atas Kerjasama Habibie Institute for Public Policy and Governance (HIPPG) dengan Akselerasi Puskesmas Indonesia (APKESMI) yang dilaksanakan pada Sabtu, 28 Agustus 2021 tersebut dihadiri oleh, Dr. drg Widya Leksmanawati, SpOrt., MM, Direktur Executive HIPPG.
Selain itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, drg. Arbani Mukti Wibowo, Plt. Dirjen Kesehatan Masyarakat drg. Kartini Rustandi, M.Kes., dan dr. Trisna Setiawan, M.Kes, Ketua Umum APKESMI, Dr. dr Nur Aisiyah Widjaja, Sp. A(K), Staf Dep IKA Konsultan Nutrisi dan Penyakit Metabolik FK Unair, Ir Tomie Herawanto, MP Kepala Bappeda Kab. Malang, dr. Dian Rahmawati, Kepala Puskesmas Sumber Manjing Wetan Kab Malang serta DR. Dr Tb. Rahmat Sentika Sp.A., MARS, staf ahli HIPPG
Pada kesempatan itu, dr. Trisna Setiawan, M.Kes, selaku Ketua Umum APKESMI mengatakan, Puskesmas memegang peranan penting dalam pencegahan stunting.
“Puskesmas harus mampu membuat mapping kasus-kasus stunting yang ada di wilayah kerjanya, dilanjutkan dengan rencana aksi penanganan. Dengan demikian, angka penurunan kasus stunting akan semakin banyak,” jelas Trisna Setiawana. Lebih lanjut ia juga mengajak sektor terkait dengan wilayah untuk mendukung skema tersebut dan memiliki pemahaman yang sama mengenai stunting.
Dr. dr Nur Aisiyah Widjaja, Sp. A(K) Staf Dep IKA Konsultan Nutrisi dan Penyakit Metabolik FK Unair menjelaskan, untuk mencapai target penurunan stunting menjadi 14% pada 2024, maka pencegahan stunting perlu dilakukan sebelum anak berusia 2 tahun.
“Dari bayi lahir hingga berusia 2 tahun, yang harus diwaspadai adalah apabila terjadi perlambatan kenaikan berat badan atau gagal tumbuh/ faltering growth yang bisa diketahui dari kurva berat dan tinggi badan. Bila parameter tersebut masih baik, tapi kurvanya menurun inilah yang disebut faltering growth atau gagal tumbuh,” papar Nur Aisyiyah. Di saat kondisi ini penting dilakukan intervensi gizi dengan memberi anak asupan gizi yang cukup dan dominan protein hewani untuk mencegah anak menjadi stunting.
Dr. drg Widya Leksmanawati, SpOrt., MM, Direktur Executive HIPPG mengatakan prioritas penanganan stunting adalah screening anak-anak yang berpotensi menjadi stunting.
“Yang harus kita selamatkan adalah anak-anak yang saat ini sedang menderita gizi kurang, gizi buruk atau anak dengan gagal tumbuh pada anak usia dibawah 24 bulan. Anak-anak inilah yang beresiko mengalami stunting dimasa mendatang. Bukan hanya berat badan dan tinggi badan yang beresiko, tetapi yang lebih penting adalah otak mereka yang harus kita selamatkan,” jelas Widya Leksmanawati.
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, drg. Arbani Mukti Wibowo mengatakan pelaksanaan sistem rujukan berjenjang dalam penanganan stunting di Kota Malang melibatkan kader, bidan, dokter Puskesmas hingga Bupati melalui penetapan prioritas pencegahan stunting. Tugas ini tidak hanya menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan, namun secara teknis juga ditindak lanjuti oleh BKKBN dan BAPPEDA.
“Strategi penanganan stunting dilakukan secara spesifik dan sensitif. Intervensi secara spesifik dilakukan dengan pemberian makanan tambahan, suplementasi gizi, PMBA dan pelayanan kesehatan. Sementara secara sensitif dengan memastikan akses masyarakat terhadap air bersih dan sanitasi. Selain itu, kerjasama lintas sektor dengan pemerintah dan pihak swasta juga turut mendukung upaya penanganan stunting ini,” jelas Arbani Mukti Wibowo.
