RADARBANDUNG.id, BANDUNG – Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kabupaten Bandung dituntut untuk turut andil dalam percepatan program vaksinasi.
Hal tersebut diungkapkan Bupati Bandung, Dadang Supriatna pada acara Pencanangan dan Rapat Koordinasi (Rakor) Kesatuan Gerak PKK Bangga Kencana Kesehatan, di Gedung Dewi Sartika, Selasa (21/9/2021).
“Saat ini Alhamdulillah, Kabupaten Bandung mendapat distribusi vaksin hampir 550 ribu dosis. Saya minta kepada para kader PKK, camat, terutama desa melaksanakan Pilkades untuk menjadikan vaksinasi ini sebagai program prioritas,” ungkap Bupati Dadang Supriatna.
Kang DS sapaan Dadang Supriatna meminta, kader PKK berperan aktif membantu dan memberikan edukasi tentang pentingnya vaksinasi hingga ke tingkat RT dan RW.
“Silakan Pak Camat berkordinasi dengan Dinkes (Dinas Kesehatan), bagi pelajar SMP dan SMA sudah bisa mulai divaksin. Saya harap 550 ribu dosis vaksin ini bisa selesai selambat-lambatnya selama 2 minggu,” ujarnya.
Baca Juga: Rakor Kesrak PKK-KKBPK-Kes, Kuatkan Komitmen Pembangunan Keluarga
Kang DS juga meminta kader PKK untuk menyosialisasikan tiga program Muatan Lokal (Mulok) di Kabupaten Bandung. Selain mendapatkan vaksin, para pelajar diwajibkan mengikuti tiga mulok tersebut.
“Pertama siswa-siswi diwajibkan belajar P4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila). Kedua, belajar bahasa sunda dan budaya sunda. Kemudian ketiga anak-anak kita harus mendalami pendidikan keagamaan di masing-masing sekolah,” jelas Kang DS.
Baca Juga: Tekan Angka Perceraian, Kemenag Minta Warga Bandung Manfaatkan Bimbingan Pra-Nikah
Selain itu Kang DS menuturkan, Pemkab Bandung akan memberikan insentif kepada guru ngaji. Ustadz dan ustadzah akan ditempatkan untuk mengajar di sekolah-sekolah, sesuai dengan domisilinya masing-masing.
“Kemarin sudah dibuat Perbup no 51 tahun 2021 tentang insentif guru ngaji. Setelah melakukan konsolidasi dengan kemendagri (Kementerian Dalam Negeri) maka nomenklaturnya akan kita rubah. Perbup tentang insentif guru ngaji akan diganti dengan Perbup tentang Pendidikan Keagamaan,” imbuhnya.
“Kami juga ingin para kader PKK mendapat perhatian khusus dari Pemkab Bandung. Bentuk perhatian khusus tersebut, antara lain dengan mendaftarkan para kader PKK sebagai peserta BPJS Kesehatan,” tandasnya.
(ymi)
