RADARBANDUNG.id- SETELAH menghadiri pertemuan KTT G20 di Roma, Italia, Presiden RI Joko Widodo didampingi sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju, termasuk Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, menghadiri rangkaian acara High Level Segment KTT COP26 di Glasgow-Skotlandia, pada 1-2 November 2021.
Pada rangkaian kegiatan KTT COP26 tersebut, Presiden telah menyampaikan National Statement dan berpartisipasi pada acara Forest and Land Use Summit, dan Menko Perekonomian juga turut menghadiri pada beberapa agenda pertemuan Presiden tersebut.
Kegiatan tersebut diawali agenda CEO Roundtable Forum untuk menguatkan kemitraan bisnis dan investasi dengan Inggris di sektor-sektor prioritas, dan ini sejalan dengan kepentingan Indonesia pada COP26. Forum ini dihadiri oleh sejumlah pimpinan dan wakil perusahaan investor multinasional Inggris, seperti British Petroleum (BP), Nova Innovation, Jardines, Mars, Standard Chartered, Orbital Marine dan Citibank, dengan total potensi deliverables senilai US$9,29 miliar.
Pada saat itu juga telah ditandatangani kesepakatan kerja sama antara Pertamina dengan ExxonMobil dalam rangka pengembangan teknologi Carbon Capture Utilization and Storage (CCUS).
Sementara itu, dalam pertemuan Presiden Jokowi dengan Perdana Menteri (PM) Inggris Boris Johnson telah dibahas upaya mendorong kerja sama yang lebih erat di bidang riset dan pelatihan sektor kesehatan.
Presiden juga mendorong agar Inggris dapat meningkatkan kerja sama dalam upaya pemulihan ekonomi nasional, antara lain dengan penguatan perdagangan melalui forum mekanisme Komite yang sudah terbentuk, dan mengundang lebih banyak investasi Inggris di Indonesia, khususnya di beberapa sektor prioritas, seperti manufaktur, otomotif, farmasi dan kesehatan.
Ketika bertemu dengan Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden, Delegasi Indonesia telah menyampaikan apresiasi atas bantuan Pemerintah AS dalam penanganan Covid-19, berupa pengiriman vaksin, alat-alat ventilator serta obat-obatan therapeutic.
Presiden Jokowi juga menyampaikan pentingnya memperkuat kerja sama ekonomi, terutama potensi pengembangan ekonomi hijau, seiring dengan langkah pemulihan ekonomi nasional dan penguatan iklim investasi melalui reformasi struktural dan UU Cipta Kerja.
“Dalam pertemuan tadi, Presiden mengharapkan AS dapat meningkatkan investasinya di Indonesia, dan harus punya kesiapan menjadi bagian dari rantai pasok produk utama, misalnya untuk material bagi kendaraan ramah lingkungan atau mobil listrik,” tutur Menko Perekonomian.
Di bidang perubahan iklim, kedua negara sepakat berkomitmen kuat dalam pengurangan emisi karbon melalui komitmen Nationally Determined Contribution (NDC), di mana Indonesia merupakan salah satu negara terdepan dalam penanganan kebakaran hutan, penurunan tingkat deforestasi dan restorasi hutan bakau.
“Langkah dan komitmen Indonesia sebagaimana yang dirangkum dalam NDC juga menyasar sektor energi, dan sektor terkait lainnya. Kedua Presiden sepakat meningkatkan kerja sama yang lebih erat, terutama dalam masa Presidensi G20 Indonesia yang mendorong kerja sama digital, transisi energi dan keuangan inklusif, terutama bagi UMKM dan kelompok rentan lainnya,” papar Menko Airlangga.
Di sela-sela agenda kegiatan yang cukup padat, Presiden Jokowi dalam kesempatan terpisah juga telah bertemu dengan Kepala Negara/Pemerintah lainnya, seperti PM Slovenia dan PM Palestina, serta beberapa perusahaan lainya seperti Amazon dan Microsoft.
Baca Juga: Ridwan Kamil Sampaikan Pemulihan Sungai Citarum di Konferensi Dunia COP26
Dalam kesempatan tersebut, Menko Perekonomian dan rombongan juga berkesempatan mengunjungi Paviliun Indonesia yang didirikan untuk kegiatan outreach capaian Indonesia di bidang penanganan perubahan iklim.
Kegiatan Paviliun diisi oleh sejumlah wakil dari Kementerian/Lembaga, termasuk beberapa kalangan BUMN, perusahaan nasional dan civil society yang turut bergerak di bidang lingkungan dan biodiversitas.
Selain Menko Perekonomian, turut hadir Menteri Kabinet Indonesia Maju lainnya yakni Menko Marinves, Menteri LHK, Menlu, Menkeu, Menteri BUMN, Menteri PUPR, kemudian Seskab, dan dari pihak swasta yaitu Ketua KADIN.
(*)
