RADARBANDUNG.id, BANDUNG– Sebanyak 104 notaris dilantik dan disumpah jabatan oleh Kakanwilkumham Jawa Barat (Jabar) Sudjonggo.
Pelantikan berlangsung di Aula Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, Jl. Jakarta No.27, Kebonwaru, Kec. Batununggal, Kota Bandung, Jawa Barat, Rabu (1/12/2021).
Dalam acara pelantikan tersebut diikuti oleh semua pejabat Pimti Kemenkumham Jabar, MKN, MPD, MPN dan Pengwil Notaris Jawa Barat.
Kepala kantor wilayah Kemenkumham Jabar Sudjonggo menyampaikan di hadapan notaris, agar notaris dapat menjalankan jabatannya dengan kesadaran dan tanggung jawab serta dalam melaksanakan tugas jabatannya berdasarkan kode etik dan undang-undang yang mengatur tugas dan fungsi notaris sebagai kepanjangan tangan dari Kemenkumham.
Menurutnya, jabatan notaris tidak lepas dari peranan masyarakat untuk mengawasi dan senantiasa melakukan tindakan Notaris yang dalam melaksanakan tugas dan jabatan apabila tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku maka dapat dilaporkan kepada majelis pengawas notaris.
“Kinerja notaris di daerah tentunya akan diawasi MPD dan MKN, sehingga jika ada notaris yang menyalahgunakan kewenangannya tidak menjalankan kode etik dan tupoksinya sesuai prosedur maka bisa dilaporkan dan diproses,” ujar Sudjonggo.
Jika saat proses terbukti ada penyimpangan dan kenakalan saat menjalankan tanggung jawabnya, maka akan dicabut izin notarisnya. Sehingga pengawasan terhadap notaris akan terus berlangsung.
“Saya mengingatkan kembali kepada notaris di Jawa Barat (Jabar) untuk tertib administrasi juga bertanggung jawab dalam menjalankan jabatannya dengan menjunjung integritas,” tutur Sudjonggo.
Sudjonggo menambahkan, bahwa bekerja itu mencari sesuatu untuk kehidupan. Akan tetapi bukan berarti dengan cara-cara yang tidak baik.
Dirinya menjelaskan, bahwa Jawa Barat merupakan daerah yang cukup potensial untuk berkembang maju karena banyak pabrik-pabrik dan bangunan-bangunan bertingkat pastinya butuh keberadaan teman-teman notaris.
“Jangan menghalalkan segala cara hanya untuk kepentingan-kepentingan pribadinya saja dengan berlindung pada kelembagaan, hal tersebut tentunya tidak baik,” pungkas Sudjonggo. (c2)
