RADARBANDUNG.id, BANDUNG- Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Jawa Barat (Jabar) menggelar deklarasi Janji kinerja dengan melakukan penandatanganan komitmen Zona Integritas 2022.
Acara yang dilaksanakan di Aula Supomo Kantor Kemenkumham Jabar di Jalan Jakarta Kota Bandung Rabu,12 Januari 2022 dihadiri Kepala Kemenkumham Jabar Sudjonggo, Kepala Ombudsman, Kajati Jabar, Polda Jabar dan sejumlah Kepala unit pelaksana teknis (UPT) se-Jabar.
Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Jabar, Sudjonggo mengatakan, sejalan dengan amanah yang disampaikan oleh pak Menteri Hukum dan HAM, bahwa diawal tahun 2022 ini berkomitmen untuk bekerja yang lebih baik, kata Sudjonggo saat diwawancarai awak media.
“Jadi sesuai arahan Pak Menteri deklarasi janji kinerja 2022 wajib dilaksanakan di seluruh wilayah di 33 provinsi se- Indonesia,” ucap Sudjonggo.
Menurutnya, deklarasi ini akan dilanjutkan kesatuan kerja di lingkungan Kemenkumham Jabar seperti Lapas, Bapas, Rutan, Imigrasi dan Rubhasan.
“Semua UPT wajib menandatangi isi deklarasi dengan disaksikan oleh aparat penegak hukum Polri dan Kejaksaan,” ucapnya.
“Apapun tantangannya pasti kita hadapi, walaupun dari tahun ketahun dengan modus dan operandi yang berbeda selalu ada saja oknum karenanya kita libatkan ombudsman, kepolisian dan Kejaksaan untuk sinergi dalam pengawasan pencegahan korupsi,” harap Sudjonggo.
Kendati demikian pihaknya kembali mengingatkan kepada jajarannya untuk menjaga integritas.
Sudjonggo mengakui bahwa masih ada oknum yang bermain, pastinya akan kita beri sanksi bahkan kita sudah sampaikan kepusat. Adapun sanksinya yaitu bisa dengan pemberhentian atau pemecatan.
Sementara menurut Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Asep N Mulyana memberikan apresiasi kepada Kakanwilkumham Jabar Sudjonggo, yang di tahun awal 2022 ini telah mencanangkan, mendeklarasikan janji kinerja zona integritas menuju wilayah bersih melayani WBBM.
“Dalam mewujudkan WBBM ini kita tidak bisa bekerja sendiri-sendiri. Tentunya diperlukan kolaborasi guna menjalin komunuikasi yang lebih inten untuk meningkatkan sinergitas kejaksaan dengan Kemenkumham Jabar,” papar Asep N Mulyana.
Ia menambahkan, di era digital ini pihaknya menawarkan kepada Kemenkumham Jabar dalam mengolah sistem informasi terpadu. Tujuannya untuk memmberikan kepastian waktu terkait tahanan maupun infomasi orang asing. Sehingga tidak ada lagi pelayanan yang sifatnya pelayanan manual.
“Kami sudah berkomitment dengan kakanwilkumham Jabar dalam melayani masyarakat ada kepastian hukum. Karenanya, kita akan membuat SOP yang terintegrasi dengan Kemenkumham Jabar tentunya mencari mencari formula pelayanan yang baik untuk menasyarakat tentunya untuk mencegah terjadinya suap,” pungkas Asep N Mulyana. (c2)
