RADARBANDUNG.id, BANDUNG – Non-fungible token (NFT) karya lukis Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil bertema pandemi yang dijual melalui OpenSea dibeli oleh Lanang Cikal Narendra senilai Rp 45 juta.
Lanang Cikal Narendra mengunggah bukti pembelian lukisan bertajuk ‘Pandemic Self Portrait’ melalui akun media sosial Instagram miliknya, @lanangcikall. Pria yang disbut sebagai Ccrazy Rich asal Bangka ini mendapat respon dari banyak akun media sosial lain.
Dilihat dari laman opensea.io, lukisan yang diunggah dalam galeri NFT Ridwan_Kamil_Collection itu terjual dengan harga 1 Ethereum (ETH). Seperti diketahui, 1 ETH senilai $3,213.42 atau setara Rp 45,5 juta.
Di dalam galeri itu juga dipajang karya lukisan milik Solihin, salah seorang pelukis yang biasa berkarya di Jalan Braga Bandung. Lukisan itu pun telah naik harga pasarnya dari Rp 500 ribu menjadi 0,09 ETH atau setara Rp 4,2 juta usai dipasarkan di Open Sea.
Selain itu, Ridwan Kamil juga memajang lukisan hasil karya anak perempuannya, Zahra, yang diberi judul Famous Girl.
Seperti diberitakan, Kang Emil berencana memfasilitasi para pelaku ekonomi kreatif untuk menjual karyanya lewat platform Non-Fungible Token atau NFT. Rencananya, pria yang akrab disapa Emil itu akan menampung karya para seniman untuk dijual di akun NFT yang disediakan pemerintah.
“Kepentingan saya, ini cara baru, cuma orang merasa rumit. Maka saya akan buat cara membuat akun di bursanya dan dikoordinir saja oleh kita. Jadi bisa titip ke kita, enggak usah register lagi dan bayar lagi. Kita ibaratnya menyediakan wadah,” kata Ridwan Kamil.
Secara sederhana, NFT mengubah karya seni digital dan jenis barang koleksi lainnya menjadi satu-satunya, sehingga karya seni tersebut bisa diverifikasi keasliannya dan mudah diperdagangkan melalui blockchain.
Ia menilai, NFT ini bisa membantu ekonomi dan menjamin keaslian karya atau konten digital para seniman. Disinggung soal belum adanya kejelasan regulasi NFT, ia berharap agar pemerintah bisa segera memberi panduan soal hadirnya potensi ekonomi digital baru.
Ridwan Kamil mengaku akan memberi pemahaman kepada masyarakat soal peluang tersebut. “Tugas pemimpin dan negara memberi pemahaman orang terhadap pintu ini. Saya menganalisis, regulasi itu telat dibandingkan inovasi, seperti kasus ojek online. Poinnya, pemerintah Indonesia di masa depan jangan ketinggalan kecepatannya dalam merespons ekonomi digital baru,” pungkasnya.
