RADARBANDUNG.id, BANDUNG- Anggota DPRD Jabar Hasim Adnan mengatakan berdasarkan hasil laporan Kepala Biro Investasi dan Administrasi Pembangunan Pemprov Jabar, kinerja BUMD secara umum mengalami peningkatan.
“Walaupun tidak signifikan, tapi kinerja BUMD di Jabar mengalami peningkatan. Walaupun, tidak memberikan deviden. Tapi setidaknya untuk beberapa BUMD tidak menjadi beban Pemprov lagi, karena mereka tidak merugi,” ujar Sekretaris Komisi III DPRD Jabar ini.
Beberapa BUMD yang mengalami peningkatan performa diantaranya BJB dan Migas Hulu Jabar (MUJ). Untuk BUMD yang kinerjanya paling tertinggal, Hasim mengatakan BUMD Perusahaan Daerah Agribisnis (PDAP).
“Bahkan, untuk BUMD PDAP akan dibubarkan, karena dianggap tidak mampu berkembang,” sebutnya.
Halnya dengan PT Jaswita, ia mengatakan sudah bisa memberikan deviden. Menurut Hasim, besaran deviden yang diberikan masih ratusan juta.
“Sebenarnya sejauh ini kinerja BUMD sudah sesuai dengan RBB masing-masing. Saya melihat, waktu raker dengan direksi BUMD Target mereka tidak terlalu tinggi, mereka juga mengukur diri di tengah pandemi seperti ini mereka tidak muluk-muluk dalam menentukan target. Sehingga kinerja merke sesuai dengan RBB dan target yang mereka tetapkan sendiri,” tuturnya.
Disinggung masalah yang dihadapi mayoritas BUMD di Jabar, Hasim mengatakan yang menjadi ganjalan kinerja adalah hutang warisan dari direksi sebelumnya.
“Teman-teman BUMD banyak diwarisi beban masa lalu. Sehingga yang seharusnya bisa memberikan deviden, sekarang malah harus menutupi biaya-biaya yang harus ditanggungnya,” tutur Hasim.
Meskipun memang disetiap BUMD masalah yang dihadapi berbeda-beda, namun setiap BUMD memang mempunyai masalah warisan yang belum selesai.
“Contohnya untuk BUMD yang terbebani masalah masa lalu adalah PT Jasa Sarana yang semestinya bisa memberikan deviden namun harus membayar hutang masa lalu yang harus diselesaikan,” ujarnya.
Selain itu, Hasim juga mengatakan masalah perebutan kursi Dirut yang tidak bisa dielakkan. Namun, jika direksi atau dirut terpilih bisa menjalankan secara profesional maka isu tersebut bisa ditekan.
“Dirut dibantu oleh direksi juga harus bisa bekerja sesuai dengan skema bisnis yang sudah ditentukan. Jika semua bekerja secara profesional, sesuai dengan tupoksinya, maka isu-isu intern bisa ditekan,” tuturnya.
Sebagai anggota dewan, Hasim mengaku tidak terlalu terbebani dengan isu panasnya kursi direksi. Pasalnya saat penentuan direksi, anggota dewan tidak memiliki porsi.
“Kita kan tidak terlibat dalam pemilihan direksi. Jadi kita tidak terlalu terbebani ketika ada masalah,” katanya. (adv)
