RADARBANDUNG.id, BANDUNG – Kepastian nama untuk mengisi sebagai Kepala Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara masih belum jelas.
Hanya saja, Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil dianggap memenuhi syarat bukan karena hanya berlatar belakang arsitek saja.
Ketua Majelis Kode Etik, Ikatan Ahli Perencana Kota Indonesia (IAP) Bernardus Djonoputro mengatakan kisi-kisi yang disampaikan Presiden Joko Widodo tak hanya sebatas latar belakang pendidikan atau pekerjaan sebagai arsitek, namun pengalaman dan kapasitas pun menjadi pertimbangan.
Menurutnya, kepala otorita IKN harus memiliki pengalaman dan mampu menerjemahkan perencanaan makro ke dalam desain mikro. Artinya, pengalaman sebagai birokrat, bekerja dengan developer, dan (pernah) bekerja secara swasta penting sekali.
Lalu, calon kepala otorita IKN harus memiliki jaringan luas hingga luar negeri. Karena kebijakan ini pasti mengundang perhatian secara global. Apalagi, tempat yang dipilih berada di jantung khatulistiwa.
Selanjutnya adalah kemampuan mengatasi masalah sosial dan politik yang kompleks. Pasalnya, rencana pemindahan ibu kota negara Indonesia ini mendatangkan pro dan kontra.
Dari beberapa hal tersebut, ia melihat kriteria Jokowi akan jatuh pada Ridwan Kamil. Terutama karena pengalaman Ridwan Kamil memimpin Jawa Barat yang penuh kompleksitas dan juga penduduknya yang banyak.
“Network internasional dan pengalaman bekerja dengan investor internasional menjadi sangat penting,” ujar dia, Minggu (23/1).
“Saya kira Pak Ridwan Kamil cocok sekali karena beliau banyak kerja secara praktek arsitek dan perencanaan baik sebelum jadi gubernur atau walikota di perumahan. Maupun setelah jadi gubernur punya link internasioanl sangat kuat,” lanjutnya.
Menurutnya sinyal Jokowi bahwa IKN dipimpin kepala daerah berlatar arsitek sudah tepat mengingat dalam pembangunan IKN diperlukan kombinasi antara arsitek dan pemimpin daerah
Kemampuan ini diperlukan sosok yang mengerti urusan perencanaan kota. Kemudian juga di IKN perlu membangun bangunan-bangunan baru dimana pada urusan tersebut level arsitek diperlukan.
“Jadi sinyal lebih tepat dari sinyalnya presiden adalah dibutuhkan keahlian perencanaan kota dan arsitektur karena ada banyak pekerjaan di dalam perencanaan kota yang harus dilakukan. Sama sekali kepala IKN bukan hanya untuk urusan administrasi,” tuturnya.
Kemudian IKN juga meliputi urusan desain kota hingga pembangunan gedung atau istana. Seluruh urusan ini juga menyangkut sistem transportasi, air bersih, listrik dan utilitas lainnya.
“Itu semua urusan perencanaan kota. Jadi dari sisi keahlian yang dibutuhkan adalah sosok yang paham urban designing dan arsitektur,” ujarnya.
“Jadi dibutuhkan profil atau orang yang mampu membumikan rencana dan desain ke dalam pembangunan. Dan bisa memprioritaskan mana dulu yang dilakukan supaya dalam kurun waktu rencana tertentu dia harus sampai di mana. Kan perencanan kota itu ada milestone-nya,” tuturnya.
Bernie menilai seorang Kepala IKN juga harus mampu membaca rencana makro baik positioning dari ekonominya IKN kemudian sumber daya yang bisa dipakai di IKN juga soal kesejahteraan masyarakat sekitar dan Pulau Kalimantan.
“Jadi ini membutuhkan pengalaman integratif,” katanya. (dbs)
