Pencairan dana JHT oleh peserta masih bisa dilakukan meskipun belum berusia 56 tahun, hanya saja harus memenuhi persyaratan
RADARBANDUNG.id- BPJS Ketenagakerjaan akhirnya angkat bicara terkait polemik aturan baru Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua (JHT).
Pejabat Pengganti Sementara Deputi Direktur Bidang Hubungan Masyarakat dan Antar Lembaga BPJS Ketenagakerjaan, Dian Agung Senoaji mengatakan di dalam aturan baru tersebut memang disebutkan JHT baru bisa diambil saat peserta berusia 56 tahun.
Namun, ia menegaskan peserta masih dapat mencairkan sebagian dana JHT meskipun belum berusia 56 tahun. Hanya saja, harus memenuhi persyaratan.
Seperti pencairan 30 persen untuk kepemilikan rumah atau 10 persen untuk keperluan lainnya harus minimal kepesertaan 10 tahun.
“Sedangkan untuk pencairan dana JHT secara penuh hanya dapat dilakukan saat peserta mencapai usia 56 tahun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia,” ungkapnya, Sabtu (12/2).
Ia juga mengatakan peserta program JHT bisa memanfaatkan fasilitas Manfaat Layanan Tambahan (MLT) berupa bunga ringan untuk Pinjaman Uang Muka Perumahan (PUMP) maksimal Rp150 juta, Kredit Pemilikan Rumah (KPR) maksimal Rp500 juta, dan Pinjaman Renovasi Perumahan (PRP) maksimal Rp200 juta.
Tidak hanya itu, bahkan peserta juga dapat melakukan take over KPR dari skema umum/komersial menjadi skema MLT.
“BPJS Ketenagakerjaan selaku badan penyelenggara (operator) siap menyelenggarakan program JHT sesuai dengan regulasi yang berlaku,” pungkasnya.
Baca Juga: Ramai Soal JHT Cair Saat Usia 56 Tahun, Ini Kata Rizal Ramli
Untuk diketahui, terbitnya Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 mencabut Permenaker Nomor 19 Tahun 2019. Dalam aturan lama, manfaat JHT dapat diberikan kepada peserta yang mengundurkan diri dan dibayarkan secara tunai setelah melewati masa tunggu 1 bulan.
Pemberian manfaat JHT bagi peserta yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a dapat dibayarkan secara tunai dan sekaligus setelah melewati masa tunggu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal surat keterangan pengunduran diri dari perusahaan diterbitkan.
