RADARBANDUNG.id, BANDUNG – Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) terus berupaya menurunkan angka stunting. Salah satunya di Provinsi Jawa Barat yang ditargetkan bisa menurunkan stunting hingga 13,96 persen pada 2024.
Hal tersebut diungkapkan Deputi KBKR BKKBN Republik Indonesia, dr. Eni Gustina saat acara Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting di Jabar di Trans Luxury Hotel, Jalan Gatot Subroto, Kota Bandung, Jumat (11/3/2022).
“Kami (BKKBN) menargetkan angka stunting di Jabar turun hingga 13,96 persen pada 2024. Mengingat stunting Jabar saat ini diangka 24,5 dan lebih tinggi dari angka nasional yakni 24,4 persen,” ucapnya.
dr. Eni melanjutkan, Jabar merupakan salah satu wilayah dengan jumlah penduduk terbanyak di Indonesia sehingga memiliki daya ungkit yang tinggi dalam menurunkan angka stunting.
“Penduduk Indonesia ini, 15-20 persennya ada di Jabar. Jadi kalau Jabar bisa menurunkan stunting dengan cepat otomatis ini akan mempengaruhi se-Indonesia, karena Jabar merupakan salah satu dari 12 provinsi yang ditargetkan penurunan angka stunting secara nasional,” paparnya.
Baca Juga: BKKBN Jabar Perkuat Komitmen Turunkan Angka Stunting
Menurutnya, dengan jumlah penduduk di Jawa Barat yang banyak, maka perlu dilakukan sosialisasi dan edukasi secara langsung. Dimana ujung tombaknya merupakan Wali Kota dan Bupati di masing-masing kota/kabupaten.
“Saat ini terdapat empat kota yang masuk zona merah stunting, yakni Kabupaten Bandung Barat, Cirebon, Majalengka dan Garut. Kami akan terus mendorong pemerintah daerah agar bisa menurunkan angka stunting,” jelasnya.
Ia menuturkan, salah satu upaya menurunkan angka stunting ini yaitu memaksimalkan peran dari Tim Pendamping Keluarga dalam mencegah stunting. Dimana sasarannya adalah ibu-ibu dengan masalah kesehatan lingkungan, jamban keluarga, sanitasi dan 4T (Terlalu muda, Terlalu Tua, Terlalu Banyak dan Terlalu sering).
“Tidak hanya balita yang sudah ada tapi juga kita intervensi kepada ibu-ibu hamil, sehingga mencegah anak yang lahir dengan kondisi stunting. Ketika panjang dan berat badan kurang, lalu prematur maka resiko terjadinya stunting lebih besar, dua setengah kali lipat,” jelasnya.
Baca Juga: Dituding Tutupi Kasus Pemerkosaan Santriwati, Ini Kata Atalia Praratya
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Tim Penggerak PKK Jabar Atalia Praratya Ridwan Kamil mengungkapkan, Jabar mengerahkan 1,4 juta kader PKK untuk mendampingi keluarga dalam menangani stunting.
Atalia juga menambahkan, salah satu gebrakan dalam memerangi stunting di Jabar adalah peran Pos Yandu yang langsung bersentuhan dengan masyarakat, khususnya ibu-ibu dan balita.
“Peran Pos Yandu juga sangat penting sebagai garda terdepan percepatan zero stunting di Jabar.
Kami juga mempunyai jejaring dengan kurang lebih 52 ribuan Pos Yandu, yang merupakan garda terdepan dalam menuntaskan kasus-kasus stunting,” ucap
Atalia yang juga Wakil Ketua Tim Penurunan Stunting Jabar.
Tak hanya itu, untuk mengejar target Jabar zero stunting pada 2023, PKK Jabar bersama BKKBN dan bidan desa telah membentuk Tim Pendamping Keluarga. Atalia berharap, tim yang anggotanya mencapai 37 ribu orang ini mampu menjangkau sasaran keluarga lebih dekat.
“Tim ini berasal dari kader PKK, kader KB dan bidan desa dengan harapan menjangkau lebih dekat keluarga sasaran,” sebutnya.
Baca Juga: Dunia Usaha Optimistis Sikapi Penyempurnaan UU Cipta Kerja untuk Menjamin Kepastian Iklim Berusaha
Wakil Gubernur Jawa Barat, UU Ruzhanul Ulum menyatakan, Pemerintah Provinsi Jabar berkomitmen melakukan percepatan penurunan stunting. Komitmen itu dikatakan Wagub Jabar Uu, dengan terbitnya Peraturan Gubernur (Pergub) nomor 2 tahun 2022 tentang stunting serta penambahan anggaran pemberantasan stunting di Jawa Barat.
“Komitmen untuk menganggarkan anggaran pemberantasan stunting di Jabar ditambah, dengan tahun lalu lebih banyak,” ucap Wagub Jabar Uu Ruzhanul Ulum.
Wagub Uu juga mengatakan, Pemerintah Provinsi Jabar berkolaborasi dengan kabupaten/kota membentuk tim percepatan pemberantasan stunting, agar zero stunting di Jawa Barat dapat segera tercapai.
“Kami minta kabupaten/kota yang belum membentuk tim percepatan zero stunting untuk segera dibuat,” ucap Uu.
Wagub juga meminta peran masyarakat, untuk bersama-sama memerangi stunting. Tanpa dukungan masyarakat dan instansi terkait, menurut Wagub, sehebat apapun program yang digulirkan untuk memerangi stunting tidak bakal berhasil.
“Karena sehebat dan sebesar apapun anggaran yang kami dikeluarkan, kalau tidak ada kolaborasi maka target dan tujuan kita tidak akan tercapai,” tandasnya.
(arh)
