RADARBANDUNG.id- Ketua DPD RI LaNyalla Mahmud Mattalitti langsung bereaksi merespons rencana para kepala desa mendeklarasikan dukungan Jokowi menjabat presiden tiga periode.
Senator asal Jawa Timur, itu mengingatkan para kepala desa bahwa mereka merupakan pejabat pemerintahan. Oleh karena itu, lanjut LaNyalla, keinginan para kepala desa untuk deklarasi Jokowi tiga periode merupakan pelanggaran konstitusi.
“Meskipun dalam skala pemerintahan yang terkecil, tetapi tetap pejabat pemerintahan sehingga saat dilantik juga disumpah dengan narasi yang sama dengan pejabat pemerintah lainnya,” kata LaNyalla dalam keterangannya, Rabu (30/3).
Menurutnya, salah satu isi naskah pelantikan kepala desa adalah sumpah atas nama Tuhan untuk mematuhi dan menjalankan konstitusi dan peraturan perundangan yang berlaku.
“Kalau mereka akan melakukan deklarasi presiden tiga periode, berarti secara sengaja melanggar sumpah dan melanggar konstitusi. Saya harap mereka tahu apa sanksi dari pelanggaran konstitusi,” papar LaNyalla.
Ia juga menjelaskan konstitusi adalah dokumen yang mengatur prinsip dasar dan hukum dari sebuah negara termasuk wewenang, tanggung jawab dan kewajiban pemerintah.
(BACA JUGA: Tiga Periode)
“Jadi, konstitusi mengatur pemerintah, mulai dari presiden sampai kepala desa dalam menjalankan tugas pemerintahan dengan batasan-batasan mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan,” paparnya.
Mantan ketua umum PSSI itu juga menyebutkan konstitusi memberikan tanggung jawab kepada pemerintah untuk memberi perlindungan terhadap hak-hak rakyat yang diatur di dalamnya.
(BACA JUGA: Diteriaki Tiga Periode di Pasar, Ekspresi Jokowi Begini..)
Menurut LaNyalla, yang paling penting adalah pemerintah dalam menjalankan tugasnya tidak boleh bertindak melampaui wewenang yang diberikan di konstitusi.
“Kalau pemerintah melanggar, maka rakyat mempunyai hak untuk memberhentikan dan mengganti,” jelasnya.
