RADARBANDUNG.id, NGAMPRAH- Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Bandung Barat, Hengky Kurniawan mendatangi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta, pada Rabu (6/4).
Hengky menjelaskan, kedatangannya ke KPK tersebut dalam rangka koordinasi terkait status pembagian aset yang sepenuhnya belum selesai hingga saat ini. “Selama 14 tahun pemekaran dari Kabupaten Bandung harta pembagian aset belum jelas,” kata Hengky, Rabu (6/4).
Ia menambahkan, ketidakjelasan aset tersebut salah satunya adalah terkait surat aset yang belum sepenuhnya diserahkan dari kabupaten induk.
“Misalnya surat aset seperti surat kendaraan maupun lainnya yang hingga saat ini tidak jelas,” katanya.
Lebih lanjut Hengky mengatakan, ketidakjelasan tersebut akan berdampak pada penilaian BPKP, terutama dalam hal aset. “Oleh karena itu, koordinasi dengan KPK ini menjadi jembatan untuk menertibkan aset Kabupaten Bandung Barat,” jelasnya.
Baca Juga: Hengky Kurniawan Buka Suara Usai Menjalani Pemeriksaan di Gedung KPK
Hengky menambahkan, dengan difasilitasi KPK untuk mediasi antara Pemkab Bandung Barat dan Kabupaten Bandung diharapkan dapat lebih mempermudah proses serah terima aset yang belum.
“Besok itu akan membahas secara global terkait aset baik berupa barang, tanah, saham termasuk BUMD,” katanya.
Ia menegaskan, jika aset BUMD seperti air yang berlokasi di Kabupaten Bandung Barat dan masih dimiliki oleh Kabupaten Bandung. “Sumber airnya kan di KBB dan sampai saat ini masih dimiliki Kabupaten Bandung dan PAD-nya tentu masuk ke sana bukan ke kita,” pungkasnya.
(kro)
