RADARBANDUNG.id, BANDUNG – PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BSI) menandatangani Kerjasama terkait transaksi Sertifikat Pengelolaan Dana Berdasarkan Prinsip Syariah (SIPA) dengan Bank Muamalat Indonesia dan bank bjb syariah.
Langkah ini bertujuan memperkuat pasar uang antar bank berdasarkan prinsip syariah (PUAS).
Penandatanganan master agreement atau perjanjian induk tersebut dilakukan oleh Senior Vice President Treasury & Global Market BSI Ahmad Safrizal, Head of Global Market Bank Muamalat, Moh Madina Hendrik Soe’oed dan Head of Treasury bank bjb syariah Dudi Frans Januar, serta disaksikan oleh Direktur Finance & Strategy BSI Ade Cahyo Nugroho dan Kepala Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia Arief Hartawan di Kantor Pusat Bank Syariah Indonesia, Jumat (8/4/2022).
Menurut Direktur Finance and Strategy BSI, Ade Cahyo Nugroho, kerja sama ini akan meliputi transaksi Sertifikat Pengelolaan Dana Berdasarkan Prinsip Syariah (SIPA) melalui instrumen Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan Sukuk Bank Indonesia (SukBI).
“Kami optimis sinergi ini dapat memperkuat struktur perbankan syariah, baik dari aspek bisnis, permodalan, aset maupun likuiditas. Langkah strategis ini juga dapat menjadi salah satu pendukung untuk mendorong penguatan struktur moneter syariah di Tanah Air,” ujar Ade Cahyo.
Baca Juga: bank bjb Raih Penghargaan BPD Terbaik Indonesia FX Trading Awards 2022
Sebagaimana diketahui, Bank Indonesia memiliki komitmen dalam memperkuat perekonomian berbasis syariah. Diantaranya dengan menerbitkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) dan Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) No. 22/9/PBI/2020 tentang Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah atau PUAS.
Kebijakan tersebut dikeluarkan dalam rangka penguatan struktur moneter, khususnya pada industri perbankan syariah.
Baca Juga: bank bjb Raih 7 Penghargaan di Infobank Digital Brand Awards 2022
Kerjasama ini, lanjut Ade Cahyo, akan menjadi pedoman bagi BSI, Bank Muamalat dan bank bjb syariah dalam memanfaatkan instrumen Surat Berharga Syariah (SBS) Tradable yang dimiliki, seperti SBSN dan SukBI sebagai instrumen pengelola likuiditas bank, tanpa mengurangi haknya sebagai pemegang SBS.
“Kerjasama ini juga dapat mendorong pertumbuhan volume transaksi pasar sekunder domestik melalui surat berharga syariah,” ujar Ade Cahyo.
