RADARBANDUNG.id, JAKARTA- Pengamat kebijakan public dari Universitas Nasional (Unas) Jakarta, Robi Nurhadi menilai kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) paling tepat untuk mengatasi dampak naiknya harga komoditas bahan pokok belakangan ini.
Menurutnya, kebijakan BLT Minyak Goreng menjadi respons cepat pemerintah melihat rendahnya daya beli masyarakat akibat harga minyak yang dilepaskan pada keekonomian pasar.
Robi melihat, kebijakan ini menunjukkan respons cepat dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang melihat tingginya harga minyak dan ketidakmampuan Kementerian Perdagangan mengendalikan harga.
BLT Minyak Goreng rencananya diberikan kepada sekitar 20,5 juta keluarga dan 2,5 juta pedagang kaki lima yang berjualan gorengan. Airlangga sendiri yang mengumumkan BLT Minyak Goreng ini akan diberikan selama tiga bulan, mulai April 2022. Besaran tiap bulannya Rp 100 ribu yang dibayar di awal pada April.
Jadi, penerima BLT langsung mendapatkan Rp 300 ribu pada April. Selain BLT Minyak Goreng, pemerintah juga masih memberikan bantuan untuk Penerima Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, dan BLT Dana Desa.
Menurut Robi, BLT menjadi kebijakan paling tepat saat ini karena sifatnya yang sangat fleksibel dan cair penggunaannya. Selain itu, distribusi BLT lebih mudah dibanding bantuan lain, seperti bantuan sosial sembako. Bahkan, berdasarkan pengalaman di Indonesia, bansos justru menyeret salah satu menteri ke penjara akibat kasus korupsi.
“Kan lebih mudah, karena terdistribusi langsung pada rekening orang atau kelompok yang menjadi tujuan,” kata Robi dalam keterangan, Rabu (14/4).
